KABINET JOKOWI
Bursa Menteri Gadang Sri Mulyani
CNN Indonesia
Senin, 20 Okt 2014 18:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masuk bursa calon menteri Presiden Joko Widodo. Namun, itu belum bisa dipastikan mengingat Jokowi masih meminta rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Semuanya sudah lulus seleksi atau belum, saya belum tahu. Kalau nama Sri ditampung, saya rasa emang begitu. Namanya ada. Diusulkan di kementerian apa, saya enggak tahu," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani di DPR RI, Senin (20/10), Jakarta.
Kabinet Jokowi-JK, dijelaskan Puan, belum sampai proses finalisasi. Semuanya masih dalam pembahasan. Puan juga belum tahu kapan Jokowi-JK akan membicarakan soal kabinet. Katanya, kedua orang itu memiliki jadwal padat hari ini.
"Saya enggak tahu, karena sampai hari ini presiden dan wapres padat sampai nanti malam. Nanti kapan bisa bicara sama ketua-ketua partai KIH (Koalisi Indonesia Hebat)," ujar Puan menambahkan.
Puan pun mengaku belum mendapat bocoran soal nama. Dia hanya dapat memastikan, nama yang dipilih pasti kapabel dan bisa bekerja sama. "Soal kapan, belum tahu mungkin baru nanti malam atau besok pagi baru diumumkan," tuturnya melanjutkan.
Tertutup
Dari informasi yang didapatkan CNN Indonesia, Jokowi bersikap sangat tertutup perkara nama-nama menteri.
Adanya permintaan Jokowi soal rekomendasi KPK jelas mengubah konstelasi politik yang ada, termasuk di internal koalisi. Sebab, keterlibatan KPK dalam pemilihan menteri sama saja memangkas hak prerogatif presiden menodai asas praduga tak bersalah.
"Sekarang ketum-ketum kalau enggak salah lagi di Hotel Borobudur. Tertutup. Ini lapor KPK kan, jadi hilang itu hak prerogatif," ujar salah satu politisi dari Koalisi Indonesia Hebat.
Bahkan, sumber yang enggan disebut identitasnya itu menyebut, banyak kader Partai Banteng yang gemetar dengan langkah Jokowi meminta rekomendasi KPK dan PPATK. Dia mengatakan, Ketua Dewan Pembina Partai NasDem, Surya Paloh sempat marah dalam rapat Koalisi Indonesia Hebat, karena begitu tertutupnya komposisi para menteri.
"Enggak akan malam ini, besok juga pesimistis. Bisa Kamis atau Jumat diumumkan," ujarnya melanjutkan.
"Semuanya sudah lulus seleksi atau belum, saya belum tahu. Kalau nama Sri ditampung, saya rasa emang begitu. Namanya ada. Diusulkan di kementerian apa, saya enggak tahu," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani di DPR RI, Senin (20/10), Jakarta.
Kabinet Jokowi-JK, dijelaskan Puan, belum sampai proses finalisasi. Semuanya masih dalam pembahasan. Puan juga belum tahu kapan Jokowi-JK akan membicarakan soal kabinet. Katanya, kedua orang itu memiliki jadwal padat hari ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puan pun mengaku belum mendapat bocoran soal nama. Dia hanya dapat memastikan, nama yang dipilih pasti kapabel dan bisa bekerja sama. "Soal kapan, belum tahu mungkin baru nanti malam atau besok pagi baru diumumkan," tuturnya melanjutkan.
Dari informasi yang didapatkan CNN Indonesia, Jokowi bersikap sangat tertutup perkara nama-nama menteri.
Adanya permintaan Jokowi soal rekomendasi KPK jelas mengubah konstelasi politik yang ada, termasuk di internal koalisi. Sebab, keterlibatan KPK dalam pemilihan menteri sama saja memangkas hak prerogatif presiden menodai asas praduga tak bersalah.
"Sekarang ketum-ketum kalau enggak salah lagi di Hotel Borobudur. Tertutup. Ini lapor KPK kan, jadi hilang itu hak prerogatif," ujar salah satu politisi dari Koalisi Indonesia Hebat.
Bahkan, sumber yang enggan disebut identitasnya itu menyebut, banyak kader Partai Banteng yang gemetar dengan langkah Jokowi meminta rekomendasi KPK dan PPATK. Dia mengatakan, Ketua Dewan Pembina Partai NasDem, Surya Paloh sempat marah dalam rapat Koalisi Indonesia Hebat, karena begitu tertutupnya komposisi para menteri.
"Enggak akan malam ini, besok juga pesimistis. Bisa Kamis atau Jumat diumumkan," ujarnya melanjutkan.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK