Pelibatan KPK Tak Kurangi Prerogatif Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Joko Widodo perlu pasukan dengan rekam jejak bersih untuk membantunya mengelola negara. Itu jadi syarat mutlak dalam meraih kepercayaan masyarakat. Untuk itu sang presiden menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna menelusuri harta dan transaksi calon-calon menterinya.

“Menteri harus betul-betul clear dari berbagai persoalan hukum. Sudah amanat Undang-Undang bahwa penyelenggara negara harus bebas dari korupsi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Sarifuddin Sudding kepada CNN Indonesia, Rabu (22/10).

Langkah Jokowi meminta bantuan KPK dan PPATK dinilai politikus Koalisi Indonesia Hebat itu wajar, sebab hanya kedua lembaga itu yang punya data dan profil tentang orang-orang yang terindikasi terkait kasus korupsi.

“Itu tidak mengurangi hak prerogatif presiden dalam memilih menteri-menterinya,” kata Sudding. Keputusan terakhir apakah seorang kandidat layak menjadi menteri atau tidak tetap berada di tangan Jokowi.

Pertimbangan KPK dan PPATK dipandang Sudding penting untuk mencegah pemerintahan Jokowi tersandera kasus korupsi. Apalagi pada pemerintahannya sebelumnya, sejumlah menteri kabinet ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus korupsi.

Hal serupa dikemukakan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Dodi Ambardi. “Kerjasama dengan KPK dan PPATK cocok dengan keinginan Jokowi-JK untuk menciptakan pemerintahan bersih,” kata dia secara terpisah.

Hal itu dinilai Dodi sebagai langkah hati-hati yang baik dari presiden. “Kalau ingin memulai pemerintahan yang bersih, maka harus dimulai dengan orang yang bersih,” ujarnya.

Saat ini beredar kabar Jokowi akan mengirim utusan ke KPK untuk menyerahkan daftar nama calon menterinya yang telah diperbarui setelah menyesuaikan dengan catatan KPK dan PPATK.

Sebelumnya, KPK menandai beberapa nama calon menteri Jokowi dengan warna merah dan kuning. Calon menteri yang diberi tanda merah langsung dicoret Jokowi-JK dari daftar karena berpotensi tinggi tertangkap dalam kasus korupsi.

Sementara calon menteri yang diberi tanda kuning berarti kurang berisiko terjerat korupsi, namun pernah diadukan oleh masyarakat. Mereka masih berpeluang terpilih menjadi menteri.

Jokowi memberi sinyal akan segera mengumumkan kabinet. “Secepatnya. Nanti jamnya saya beri tahu. Ini serius. Bisa siang, bisa sore,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pagi ini.