Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, mengatakan terjadi pelanggaran sangat serius terkait bocornya nama-nama calon menteri yang tak lolos saringan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Nama calon menteri itu rahasia negara. Itu dokumen tertutup. Interaksi hanya terjadi antara KPK, PPATK, dan Presiden. Yang menyebut nama-nama (calon menteri) melanggar rahasia negara. Kami (pihak Jokowi) teguh tidak menyebut nama," ujar Andi pada awak media usai bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Mega di Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (22/10).
Menurut Andi, bocornya dokumen KPK dan PPATK soal calon menteri bisa diproses karena melanggar pidana rahasia negara. Kebocoran dokumen itu ia nilai dapat mengganggu kredibilitas dan integritas para calon menteri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami persilakan siapapun nama (calon menteri) yang disebut untuk protes," ujar Andi. Jika nama-nama tersebut muncul di media dengan mencantumkan sumber tertentu, calon menteri terkait dipersilakan menggunakan haknya sebagai warga negara untuk menuntut media itu.
"Kami tidak pernah menyebut ada berapa nama calon menteri yang diindikasikan bermasalah. Tidak pernah disebut. Pak Jokowi juga tak pernah menyebut nama-nama mereka," kata Andi. Penyebaran nama-nama itu menurutnya tidak bisa ditolerir karena menyangkut kredibilitas seseorang.