Jokowi Bebas Pilih Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Ada yang berbeda dalam penentuan calon-calon menteri di pemerintahan baru ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai peran yang sentral dan aktif dalam pembentukan kabinet yang disusun oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, mengatakan kosultasi dengan KPK diperlukan untuk pemerintahan Jokowi ke depannya.

"Untuk menciptakan clean government dan good governance pemerintahan Jokowi perlu kerja sama dengan KPK," kata Boni kepada CNN Indonesia melalui pesan tertulisnya, Rabu (22/10).

Langkah Jokowi dalam menentukan menteri-menterinya mendapat sorotan miring dari politikus Partai Golkar Deding Ishak karena dinilai terlalu bergantung pada KPK dan juga PPATK. Padahal Jokowi mempunyai hak prerogratif terlepas latar belakang calon-calon menterinya.

Boni menekankan, justru karena Jokowi memiliki hak prerogatif makanya dia bebas minta pendapat siapa pun. “Termasuk KPK dalam menentukan menteri-menterinya," kata Boni.

Penasihat Tim Transisi Jokowi-JK, Syafi'i Maarif, menilai tidak ada yang salah dari Jokowi melibatkan KPK dan PPATK untuk menyusun kabinetnya. “Hati-hari memang diperlukan supaya tidak salah pilih,” kata mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini kepada kepada CNN Indonesia, Rabu (22/10).

Dikabarkan bahwa pada hari ini antara siang atau sore atau malam Jokowi akan mengumumkan jajaran menterinya. Kandidat menteri-menteri tersebut campuran dari kalangan profesional murni dan profesional partai politik yang sudah ditelaah terlebih dahulu jejak rekamnya oleh KPK dan PPATK.