Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan beberapa nama calon menteri yang ia sodorkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tak mendapat restu.
“Kami menyampaikan itu (nama-nama calon menteri) kepada PPATK dan KPK. Ada delapan nama yang tidak diperbolehkan,” kata Jokowi dalam konferensi pers di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10).
Jokowi mengatakan ia menyampaikan informasi soal calon-calon menterinya secara apa adanya. Ia pun tak mau salah dalam memilih menteri. “Saya akan secepatnya menyampaikan mengenai kabinet. Belum tentu nanti malam. Mau saya kerja cepat. Tapi kalau keliru bagaimana? Cepat tapi benar, gitu
loh,” kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedelapan nama yang tidak direstui KPK dan PPATK tersebut telah ditarik oleh Jokowi dari daftar. “Ya diganti dong,” ujarnya.
Untuk mengganti delapan nama yang tak direstui KPK itu, Jokowi mengambil nama lain dari daftar calon menteri yang sudah ada, sekaligus mengambil nama dari luar daftar tersebut. “Ada yang dari (daftar) itu, tapi ada juga yang baru,” kata dia.
Sementara terkait sejumlah tokoh yang sejak kemarin, Selasa (21/10), mendatangi Istana Merdeka, Jokowi mengatakan sebagian dari mereka calon menteri, sedangkan sebagian lainnya bukan. Beberapa tokoh yang mengunjungi Istana antara lain mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, politikus Hanura Yuddy Chrisnandi, dan mantan Sekjen DPD RI Siti Nurbaya.
Sebelumnya, KPK menandai beberapa nama calon menteri Jokowi dengan warna merah dan kuning. Calon menteri yang diberi tanda merah langsung dicoret Jokowi dari daftar karena berpotensi tinggi tertangkap dalam kasus korupsi. Sementara calon menteri yang diberi tanda kuning berarti kurang berisiko terjerat korupsi, namun pernah diadukan oleh masyarakat. Mereka ini masih berpeluang terpilih menjadi menteri.
Jokowi meminta media untuk tak menulis nama-nama calon menteri yang belum ia umumkan, sebab ada kemungkinan nama yang disebut itu keliru. Sebelumnya mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto juga mengatakan nama calon menteri adalah dokumen rahasia negara yang tak boleh dibocorkan. Hanya KPK, PPATK, dan Presiden yang mengetahui nama-nama itu.