Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melarang keras penjualan aset-aset Pramuka untuk kepentingan di luar kepramukaan.
"Aset tidak boleh dijual karena itu diamanahkan untuk pembinaan," kata JK seusai menghadiri rapat koordinasi kwartir daerah gerakan Pramuka se-Indonesia, Sabtu (8/11).
Dia mengungkapkan Pramuka adalah organisasi yang berdasar pada kecintaan alam dan harus terus menerus bergerak. Karena itu, diperlukan fasilitas-fasilitas untuk mendukung kegiatannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau tidak ada tempat latihan dan berkumpul bagaimana? Jangan dijadikan hotel atau mal. Yang benar saja," ujarnya menegaskan.
Walau demikian, pada kesempatan ini dia juga mengajak Pramuka untuk lebih mandiri dalam melaksanakan kegiatannya. Meski pemerintah akan membantu, namun Pramuka masih harus menjalankan kegiatannya dengan mandiri.
"Ini kan upaya sosial dalam masyarakat. Kemandirian penting. Jalankan dulu kegiatannya," kata JK.
Dia juga berharap Pramuka ke depannya tidak menjadi sekadar simbol dan seragam. Dia menginginkan Pramuka yang sepenuhnya menjalankan asas kepanduan, membina generasi muda dalam kegiatan kecintaan alam dan solidaritas.
"Kalau hanya pakaian saja itu hanya simbol," ujarnya. "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan belilah bajunya pakailah bajunya."
Sebelumnya, Ketua Pramuka Kwartir Nasional Adhyaksa Dault juga mengungkapkan pertemuan ini adalah upaya untuk mewujudkan pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.
"Aset Pramuka yang berbentuk tanah, gedung, dan lain-lain itu bukan hanya milik Kwarnas, tetapi juga milik semua Kwarda, bahkan Indonesia. Karena itu, harus dikelola dengan integritas tinggi transparan dan akuntabel," ujar Adhyaksa.
Rakorda ini dihadiri sekitar 100 orang dari Kwarnas maupun Kwarda dan berlangsung 7-9 November. Agenda utama dari rapat ini adalah pembahasan program-program strategis Pramuka dan pengelolaan aset.