Temukan Server, DPR Persoalkan Penundaan e-KTP

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan keputusan pemerintah yang menunda proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP terkait persoalan keamanan karena keberadaan server e-KTP di luar negeri. Namun nyatanya pimpinan DPR menemukan server-server tersebut ada di Indonesia, bahkan di Jakarta.

"Buktinya di sini ada dan jumlah kapasitasnya 35 Terabyte," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat melakukan operasi dadakan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/11).

Pilihan Redaksi KPK Geledah Kantor Ditjen Dukcapil Server e-KTP Bisa Diakses dari Luar Negeri JK: e-KTP Dihentikan Sementara Polri-Kemendagri Koordinasi soal e-KTP Palsu

Selain itu dia mengatakan server e-KTP juga berada di kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara. "Di kantornya sendiri ada lho jumlah kapasitasnya 600 Terabyte, kenapa dia bisa bilang server ada di luar negeri," kata Fadli.

Menurut Fadli, Mendagri Tjahjo Kumolo perlu meralat perkataannya soal server e-KTP tidak ada di Indonesia. "Pak menteri tampaknya harus melihat sendiri bahkan melakukan klarifikasi terkait perkataannya soal server e-KTP di luar negeri. Kami melihat bahkan mencoba sendiri server tersebut," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Fadli mengatakan kalau memang benar server e-KTP berada di luar negeri, itu artinya mengancam kepentingan nasional. "Maka dari itu Pak Mendagri perlu mengklarifikasi perkataannya tersebut," katanya.

Selain soal server, Fadli juga mempertanyakan keputusan Tjahjo yang ingin menunda proyek e-KTP tersebut. Padahal, menurutnya proses perekaman yang dilakukan oleh kelurahan sudah akurat.

"Saya dan beberapa anggota Komisi II tadi langsung mempraktikkan server tersebut dan hasilnya semua data sesuai dengan yang dilakukan kelurahan," katanya.

Fadli berujar tidak ada alasan untuk menunda proyek e-KTP tersebut. Menururtnya e-KTP merupakan identitas yang sangat diperlukan oleh penduduk Indonesia.

"Pendataan ini tidak akan bisa dihentikan kecuali ada kasus yang luar biasa, tapi saat ini saya tidak melihat itu," ujar Fadli.

WakiL Ketua Komisi II DPR, Reza Patria menambahkan akan memanggil Mendagri untuk membicarakan soal e-KTP tersebut.

"Kami sudah memanggil Senin lalu tapi beliau berhalangan jadi saat ini kami masih mencari waktu yang tepat untuk membicarakannya," ujar Reza yang datang mendampingin Fadli.

Reza menambahkan proyek e-KTP sudah berjalan dengan baik dan diharapkan bisa terus berjalan di pemerintahan yang baru. "Saat zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono proyek ini berjalan baik dan tinggal diteruskan oleh menteri yang baru," kata Reza.