Karena itu menurut Anggota TPPG Yorrys Raweyai, terhitung sejak hari ini, Jumat (28/11), DPP Partai Golkar resmi dikendalikan oleh TPPG. (Baca juga: DPP Golkar Pastikan Akbar Mendarat di Bali)
"Kami menginstruksikan agar DPD tingkat I dan II tidak mengikuti munas tersebut karena ilegal dan diadakan oleh orang yang tidak memegang jabatan di golkar." kata Yorrys di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Oleh karenanya, meski tetap dilaksanakan, Munas di Bali menurut Yorrys tidak sah secara hukum.
Mantan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar ini menegaskan, keberadaan TPPG sah karena sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Selain itu, pembentukan TPPG juga sudah melalui rangkaian rapat pleno telah melewati rangkaian pleno sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah yang diambil oleh TPPG diklaim sudah mendapat dukungan dari Dewan Pertimbangan dan Mahkamah Partai Golkar. Bahkan menurutnya Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung juga meminta agar Munas IX diundur.
Beberapa waktu lalu Yorrys bahkan mengancam akan menduduki kantor DPP Golkar dan memboikot Munas di Bali. "Kalau masih dipaksakan 30 November, maka kami akan duduki dan minta pemerintah melalui kepolisian batalkan (Munas di Bali)," kata Yorrys.
Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham membantah isu adanya pemboikotan yang akan terjadi.
Idrus menilai, bukan karakter Yorrys untuk bertindak anarkis. "Saya percaya Bang Yorrys hanya guyon saja," kata Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/11).
Sebagai salah seorang kader Golkar, Yorrys menurutnya pasti punya militansi dan selalu mengikuti aturan. Karena itu Idrus mengimbau agar siapapun kader Golkar yang berencana untuk memboikot Munas untuk mengurungkan niatnya,
"Sebagai kader Golkar harusnya turut mengamankan, bukan mengacaukan.Tapi kalau memang ada pemboikotan dia mendegradasikan dirinya sendiri," kata Idrus.