Gesekan Politik Jokowi dan DPR Akan Terus Memanas Akibat BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yuda menilai potensi kegaduhan politik yang muncul antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif akan semakin tinggi. Dinamisnya atmosfir politik di Indonesia menjadi salah satu penyebab.

"Koalisi akan cair dan rapuh. Pasang surut hubungan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan terjadi. Potensi dosis hak angket dan hak interpelasi yang berlebihan akan muncul," ujar Hanta dalam diskusi "Wajah Politik Kita" di Jakarta, Sabtu (29/11).

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan memiliki keterampilan politik dan membangun negosiasi dengan DPR. "Jokowi punya tantangan bagaimana membangun komunikasi dengan pihak di luar koalisi pemerintahan yaitu Koalisi Merah Putih (KMP). Tantangan lain yaitu dinamika di dalam koalisi internal KIH dan di dalam internal PDI Perjuangan," katanya.

Kendati demikian, Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai kegaduhan politik yang belakangan terjadi merupakan hal yang lumrah. "Itu konsekuensi ketika memilih sistem demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam koridor konstusi, itu bukan kegaduhan. Itu relasi yang seharusnya antar lembaga negara, saling mengawasi," ucap Irman.

Sebelumnya, sejumlah kebijakan yang dibuat Jokowi menuai kritik dari DPR. Salah satunya adalah keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) ditengah penurunan harga minyak mentah dunia. Sedikitnya 200 orang anggota legislatif yang tak sepakat pemerintah menaikkan harga BBM mengajukan hak interpelasi.

"Interpelasi itu biasa, jangan dianggap momok dan sakral. Interpelasi adalah hak meminta penjelasan pemerintah. Ada kawan-kawan anggota yang meminta penjelasan kenapa ada kenaikan harga BBM," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Dengan adanya tuntutan tersebut, Hanta menilai Jokowi harus bersikap akomodatif. "Kalau interpelasi dilakukan, eksekutif menjelaskan kalau tidak ada masalah," jelasnya.