MUNAS GOLKAR
KOSGORO: Semua DPD Golkar akan Hadiri Munas Jakarta
CNN Indonesia
Sabtu, 06 Des 2014 11:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Musyawarah Nasional IX Golkar versi Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) yang dibuka malam ini, Sabtu (6/12), diklaim akan dihadiri oleh seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Tingkat I (provinsi) dan II (kabupaten/kota).
Pagi ini sejumlah anggota dan pengurus ormas pendiri Golkar seperti SOKSI dan KOSGORO telah berdatangan ke lokasi digelarnya Munas tandingan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Tampak pula sejumlah anggota DPD Golkar Ngawi di lobi hotel.
“Semua pasti hadir, karena Munas ini untuk perubahan dan kebaikan kita bersama,” kata Ketua Gerakan Persatuan Perempuan KOSGORO Provinsi Papua, Dolfin Bolloy, di Hotel Mercure.
Menurut Dolfin, rapat persiapan penyelenggaraan Munas Jakarta telah dilakukan sejak semalam, Jumat (5/12). “Semalam semua (pengurus DPD I dan II Golkar) datang semua di rapat. Nanti juga mereka pasti hadir kok,” kata dia.
Sekretaris KOSGORO Provinsi Papua, Earli Ibo, mengatakan Munas Jakarta dipercepat dari jadwal semula pada Januari 2015 agar semangat perubahan di tubuh Glkar masih terjaga. Selain itu, tahun 2015 pengurus daerah mulai disibukkan dengan pemilihan kepala daerah di wilayah mereka masing-masing.
“Biar semangat terjaga, dan kalau 2015 kelamaan karena pilkada akan segera berlangsung,” kata Earli.
Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara Munas Jakarta Yorrys Raweyai ketika dihubungi CNN Indonesia enggan menyebut berapa DPD Golkar yang akan hadir di Munas Jakarta. “Bisa dilihat langsung di meja registrasi,” ujarnya singkat.
TPPG berkeras menggelar Munas Jakarta karena memandang Munas Bali tidak sah, tidak berlangsung secara demokratis, dan sejak awal hanya diskenariokan untuk memenangkan kembali Aburizal Bakrie secara aklamasi sebagai Ketua Umum Golkar.
Menjelang penutupan Munas Bali, Kamis (4/12), kubu Aburizal mengancam akan memberikan sanksi berat pagi para kader dan pengurus DPD Golkar yang terlibat dan hadir pada Munas Jakarta versi TPPG.
Ketua TPPG Agung Laksono dan seluruh anggota TPPG sesungguhnya telah dipecat Golkar dalam Munas Bali. Total ada 17 kader Golkar yang dipecat karena dianggap melakukan tindakan inkonstitusional, berupaya mengkudeta Ical, berpotensi memecah-belah partai, dan melawan partai.
Namun seluruh kader Golkar yang dipecat itu tak menerima hasil dan keputusan Munas Bali. Mereka menggugat Munas Bali ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pagi ini sejumlah anggota dan pengurus ormas pendiri Golkar seperti SOKSI dan KOSGORO telah berdatangan ke lokasi digelarnya Munas tandingan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Tampak pula sejumlah anggota DPD Golkar Ngawi di lobi hotel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekretaris KOSGORO Provinsi Papua, Earli Ibo, mengatakan Munas Jakarta dipercepat dari jadwal semula pada Januari 2015 agar semangat perubahan di tubuh Glkar masih terjaga. Selain itu, tahun 2015 pengurus daerah mulai disibukkan dengan pemilihan kepala daerah di wilayah mereka masing-masing.
Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara Munas Jakarta Yorrys Raweyai ketika dihubungi CNN Indonesia enggan menyebut berapa DPD Golkar yang akan hadir di Munas Jakarta. “Bisa dilihat langsung di meja registrasi,” ujarnya singkat.
TPPG berkeras menggelar Munas Jakarta karena memandang Munas Bali tidak sah, tidak berlangsung secara demokratis, dan sejak awal hanya diskenariokan untuk memenangkan kembali Aburizal Bakrie secara aklamasi sebagai Ketua Umum Golkar.
Menjelang penutupan Munas Bali, Kamis (4/12), kubu Aburizal mengancam akan memberikan sanksi berat pagi para kader dan pengurus DPD Golkar yang terlibat dan hadir pada Munas Jakarta versi TPPG.
Ketua TPPG Agung Laksono dan seluruh anggota TPPG sesungguhnya telah dipecat Golkar dalam Munas Bali. Total ada 17 kader Golkar yang dipecat karena dianggap melakukan tindakan inkonstitusional, berupaya mengkudeta Ical, berpotensi memecah-belah partai, dan melawan partai.
Namun seluruh kader Golkar yang dipecat itu tak menerima hasil dan keputusan Munas Bali. Mereka menggugat Munas Bali ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK