Akbar Tandjung: Politik Uang Sebatas Uang Transportasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya (Golkar) versi Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Akbar Tandjung, mengatakan politik uang dalam pergelaran munas sebatas pembiayaan uang transportasi. Akbar membantah ada politik uang lebih dari itu.

Pilihan Redaksi Agung Laksono Tak Tahu Kubunya Menggugat ke Pengadilan Saat Surat untuk Idrus Marham Ditolak Kantor DPP Golkar Menkumham Diharapkan Tunda Putusan Soal Golkar Dijaga AMPG, Anggota Munas Bali Dilarang ke Kantor DPP Jusuf Kalla Isyaratkan Dukung Munas Jakarta

"Pada waktu pergelaran munas dulu saya dan Pak JK (Jusuf Kalla) memang memberi tapi sebatas uang transportasi, Pak Jk juga pernah mengaku soal itu," ujar Akbar saat menghadiri perayaan ulang tahun Kaisar Jepang Akihito di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa malam (09/12).

Menurut politikus senior partai beringin ini, pemberian uang transportasi tidak akan melanggar peraturan partai. Pasalnya, kader di daerah juga harus mendapat perhatian dari pusat. "Karena jika kesusahan kembali ke daerah menjadi kewajiban kami untuk membantu," ujar Akbar.

Akbar yang sempat bertemu Jusuf Kalla pada acara tersebut juga mengatakan tidak tahu alasan tuduhan penggunaan politik uang begitu deras bagi kubu Aburizal Bakrie (Ical). "Kami sudah meyakini Munas sudah memenuhi segala ketentuan sehingga cukup transparan," katanya.

Kendati demikian, Akbar berjanji menemui calon ketua umum yang mundur pada hari akhir pencalonan Munas Bali lalu, Airlangga Hartanto. "Saya pribadi memang mengharapkan banyak nama. Saya sendiri kaget (mundurnya Airlangga), dalam waktu dekat saya akan coba komunikasi dengan Airlangga," ujarnya.

Ical dipilih secara aklamasi di gelaran Munas Bali. Sedangkan Agung Laksono terpilih sebagai Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta setelah mengalahkan dua pesaing utamanya Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang.

Menanggapi kemenangan Ical, Agung pernah mengklaim bahwa Ical menggunakan siasat politik uang dan intimidasi pemecatan kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar.
‎
"Dua hal (strategi pemenangan Ical), pertama iming-iming pragmatisme transaksional," kata Agung beberapa waktu lalu.