Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penetapan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodingrat sebagai tersangka penistaan agama di Polda Metro Jaya. Todung adalah kuasa hukum Meidyatama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama berita itu tak memiliki niat jahat dan tidak ada kecerobohan yang luar biasa, saya melihat pemberitaan itu tidak mengandung unsur kiminal," katanya.
ADVERTISEMENT
"Prinsipnya, silakan mengajukan keberatan kepada media, tapi kembalikan pada Undang-Undang Pers atau ke hukum perdata," ujarnya.
Kasus ini bermula ketika The Jakarta Post edisi 3 Juli 2014 memublikasikan karikatur bertulisan Arab yang mereka kutip dari sebuah media internasional, Alquds. Karikatur tersebut membuat Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Mubaligh Jakarta (KMJ) merasa tersinggung dan melaporkan Meidyatama ke polisi, 15 Juli lalu.
Menurut Meidyatama, The Jakarta Post sebagai sebuah media massa, telah melakukan kerja jurnalistik yang justru mengkritik eksistensi gerakan Negara Islam Iraq dan Suriah (ISIS).
Namun, polisi menganggap Meidyatama bertanggung jawab terhadap pemberitaan tersebut. Dia dijerat Pasal 156 ayat (a) KUHP tentang penistaan agama dengan ancaman penjara lima tahun.