"Ini baru konsep," ujar Johan saat dihubungi CNN Indonesia, Sabtu (20/12). Menurut Johan, konsep tersebut baru akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Johan, nantinya KPK akan membuat lima kantor perwakilan dalam tempo lima sampai sepuluh tahun. "Tapi, sekali lagi ditegaskan bahwa ini baru konsep," ucap Johan.
ADVERTISEMENT
Johan kemudian memaparkan alasannya tak mau banyak berkomentar. Pada 2009, KPK melakukan kajian bersama Universitas Gadjah Mada. Hasil kajian tersebut menyatakan bahwa KPK bisa membuka lima kantor perwakilan. Namun, usulan itu ditolak DPR.
Kendati demikian, Johan menyatakan bahwa pengajuan pembentukan kantor perwakilan ini memungkinkan jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi yang berencana membuka cabang di luar Pulau Jawa. Menurut Tjahjo, pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya KPK selama bertujuan menegakkan pemberantasan korupsi.
"Kami setuju," kata Tjahjo saat bertandang ke Gedung KPK, Jumat (19/12). "Kami pada prinsipnya ingin membangun sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, efektif dan efiesien," ujarnya.