Kapolri: Gereja Bersengketa Rawan Konflik saat Natal

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman menyatakan gereja-gereja yang sampai saat ini masih terbelit sengketa, rawan konflik ketika Natal tiba dua hari lagi.

“Tempat-tempat ibadah seperti gereja yang selama ini belum selesai sengketa pembangunannya sehingga menimbulkan protes, itu rawan,” kata Sutarman usai menjadi inspektur upacara dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2014 di Markas Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, Selasa (23/12).

Pilihan Redaksi Jubir GKI Yasmin: Kami Dapat Izin Ibadah Natal dari Mendagri Jemaat GKI Yasmin Minta Perlindungan Polisi Saat Natal Sengketa GKI Yasmin yang Tak Kunjung Usai GP Ansor Ikut Amankan Perayaan Natal

Salah satu gereja yang masih terbelit sengketa pembangunan adalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor. Selama lebih dari lima tahun terakhir, jemaat GKI Yasmin terombang-ambing dalam ketidakpastian hukum atas penyegelan dan penutupan gedung gereja mereka oleh Pemerintah Kota Bogor.

Semula Pemkot Bogor menyegel gereja karena menilai keberadaan GKI Yasmin yang berlokasi di Perumahan Taman Yasmin menimbulkan keresahan masyarakat. Pemkot kemudian juga menyatakan bahwa pengurus GKI Yasmin memalsukan tanda tangan dalam surat persetujuan warga untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pemkot Bogor mengatakan IMB yang dikeluarkan wali kota Bogor kala itu bukan untuk pembangunan rumah ibadah, melainkan untuk pembangunan Rumah Sakit Hermina yang berlokasi di samping gereja.

Sebelumnya, juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging mengatakan telah mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk melaksanakan ibadah Natal di gereja mereka sendiri.

“Pak Tjahjo Kumolo janji kami bisa Natalan di GKI Yasmin,” ujar Bona dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (22/12).

Namun Tjahjo hari ini justru menyatakan belum menemukan solusi untuk kasus GKI Yasmin. “Kalau masyarakat belum bisa menerima ya jangan dipaksakan. Sejauh ini belum ada solusinya,” kata dia.

Menurut Tjahjo, setiap daerah punya kebijakan masing-masing, dan kesepakatan masyarakat sulit diganggu-gugat. Oleh sebab itu butuh waktu untuk menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak terkait persoalan GKI Yasmin.