Ahok Kesulitan Terapkan Tarif Parkir Seragam

Jakarta, CNN Indonesia -- Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan tarif yang setara pada penyedia lahan parkir bagi sepeda motor di kawasan Thamrin hingga Medan Merdeka Barat tampaknya akan sulit dilakukan. Kewajiban membayar pajak kepada Pemprov DKI dan pembagian keuntungan dengan pemilik gedung akan menjadi alasan keberatan bagi para pengelola parkir.

Pilihan Redaksi Ahok Belum Akan Evaluasi Kebijakan Larangan Motor Ahok: Mau Parkir Motor Murah, Harus Punya Kartu TransJakarta Pelarangan Sepeda Motor Diakui Minim Sosialisasi Pelarangan Motor Diprotes, Ahok Siap Digugat

Prediksi kesulitan penyeragaman tarif lahana parkir tersebut disampaikan oleh Kepala Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sunardi Sinaga, ketika ditemui di Balaikota Jakarta, Rabu (24/12).

"Jangan sampai kita menekan mereka. Nanti mereka (pengelola parkir) malah protes kebijakan kita lagi," ujar Sunardi.

Penerapan tarif parkir seragam rencananya akan dilakukan oleh Pemprov DKI menyusul banyaknya protes terhadap mahalnya biaya parkir yang harus ditanggung pengendara sepeda motor. Masalah ini muncul setelah terlaksananya kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai pelarangan sepeda motor melintasi Thamrin dan Medan Merdeka Barat.

Hingga saat ini setidaknya ada 11 lahan parkir yang disediakan untuk pengendara sepeda motor yang bekerja di kawasan Thamrin hingga Medan Merdeka Barat. Namun, hanya ada satu lahan parkir yang disediakan di bawah pengelolaan Pemprov DKI yaitu lapangan parkir di IRTI Monas.

Sebelum penerapan tarif parkir yang setara diterapkan, Pemprov DKI akan terus mendorong perusahaan-perusahaan swasta untuk menyediakan bis bagi para pekerja di kantornya masing-masing.

"Kami terus mendorong para perusahaan agar mau menyediakan bus antar jemput bagi karyawannya," ujar Sunardi menambahkan.

Kebijakan larangan sepeda motor melintas di kawasan Thamrin hingga Medan Merdeka Barat dikeluarkan oleh Pemprov DKI dengan tujuan mengurangi volume kendaraan bermotor di jalan protokol tersebut. Selain itu, Pemprov DKI juga berharap ada peralihan moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat.

Pengguna sepeda motor ditargetkan dapat beralih menggunakan moda transportasi massal yang tersedia. Namun sayangnya dampak dari kebijakan tersebut hingga saat ini adalah semakin ramainya jalan-jalan yang berada di sekitar Thamrin dan Medan Merdeka Barat oleh pengendara motor. Evaluasi harus segera dilakukan jika Pemprov DKI ingin target dari kebijakan tersebut tercapai.