Jokowi Minta Kemandirian Industri Pertahanan

Jakarta, CNN Indonesia -- Dalam Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ingin kemandirian industri pertahanan Indonesia bisa tercapai. Dia menyebutkan, ada tiga pendekatan yang bisa dilakukan secara simultan agar bisa memenuhi target tersebut.

Pilihan Redaksi TNI Kekurangan Kapal Selam untuk Jaga Laut RI Permintaan Alutsista Buatan Pindad Naik 40 Persen pada 2015 Pindad Minta Suntikan Modal Rp 700 Miliar dari Pemerintah Kekuatan Pokok Minimum Senjata TNI Baru 38 Persen

Pendekatan pertama adalah dengan adanya transfer teknologi. Jokowi berharap nantinya setiap pembelian senjata harus disertai dengan transfer teknologi ke industri strategis dalam negeri.

"Baik PT PAL, PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia (DI)," ujar Jokowi dalam pembukaan Sidang Komite di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Siklus produksi senjata, sebut Jokowi, menjadi pendekatan kedua yang dapat dilakukan untuk mencapai kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

"Ini dilakukan dengan meninggalkan kebiasaan membeli senjata tanpa dikaitkan dengan siklus produksinya," kata dia. Pendekatan terakhir, dikatakan Jokowi, yakni dengan memperhatikan integritas sistem.

"Artinya bahwa pengadaan alutsista (alat utama sistem pertahanan) untuk satu matra bisa terhubung dengan alutsista ke matra lain," ujar Jokowi.

Dia menilai, pengadaan tank TNI Angkatan Darat (AD) bisa disamakan dengan operasi terpadu dengan pesawat tempur TNI Angkatan Udara (AU) atau kapal perang TNI Angkatan Laut (AL). "Seperti ini yang harus terjadi," kata dia.

Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan kali ini dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal Sutarman dan para petinggi PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI) serta PT PAL Indonesia.