Samad: KPK Tak Dilibatkan Telusuri Rekam Jejak Calon Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tak pernah diminta untuk menelusuri rekam jejak calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Ketua IKPK Abraham Samad menegaskan, lembaganya tak pernah dilibatkan dalam pencalonan Kapolri.

"Sama sekali KPK tidak pernah dilibatkan. Pokoknya KPK tidak pernah diminta untuk menelusuri rekam jejak calon Kapolri," kata Samad kepada CNN Indonesia, Sabtu (10/1).

Presiden Joko Widodo sebelumnya melibatkan KPK dalam rekrutmen calon menteri Kabinet Kerja. Tidak hanya lembaga antikorupsi, Jokowi bahkan meminta rekam jejak transaksi keuangan calon pembantunya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sejumlah nama calon menteri yang diberikan Jokowi kepada KPK dicoret karena dianggap tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi. Namun dalam pencalonan Kapolri kali ini, Jokowi ternyata tak melibatkan KPK.

Pilihan Redaksi DPR Minta KPK-PPATK Beri Pernyataan terkait Calon Kapolri Pengajuan Budi Gunawan Jadi Kapolri Dinilai Bernuansa Politik Jokowi Ajukan Komjen Budi Gunawan Jadi Kapolri Cari Kapolri Baru, Presiden Diminta Libatkan KPK dan PPATK

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Desmond Junaidi Mahesa sebelumnya juga mempertanyakan komitmen Jokowi dalam melibatkan KPK dan PPATK. Menurut Desmond, seharusnya Jokowi menyerahkan nama calonnya ke dua lembaga tersebut terlebih dahulu sebelum diajukan ke DPR.

"Karena Jokowi selama ini bilang ingin menganut pemerintahan yang bersih. Makanya itu saya juga mau tahu, apakah sudah diserahkan ke KPK dan PPATK atau belum calon ini," kata Desmond kepada CNN Indonesia, Sabtu.

Desmond memastikan, Komisi Hukum DPR bakal melakukan investasi untuk menelusuri rekam jejak Budi Gunawan. Dalam fit and proper tes juga akan dikonfirmasi sejumlah isu yang selama ini beredar di publik terkait latar belakang Budi.

"Ini yang harus dijawab, bagaimana pajaknya? Beres atau tidak? Kelakuan dia di kepolisian bagaimana? Bagaimana dia menepis isu yang selama ini beredar?" ujar Desmond.

Presiden Jokowi diketahui mengirim surat kepada pimpinan DPR tetanggal 9 Januari 2015. Surat itu menyebut bahwa Budi Gunawan layak diangkat sebagai Kapolri karena memiliki kemampuan, kecakapan, dan memenuhi syarat jadi Kapolri.

Nama Budi juga merupakan salah satu yang masuk dalam opsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menjadi Kapolri. Kompolnas mengajukan dua opsi kepada Jokowi yang terdiri dari sembilan nama jenderal bintang tiga untuk opsi pertama dan empat nama untuk opsi kedua yang juga merupakan para jenderal bintang tiga.

Budi Gunawan masuk dalam kedua opsi tersebut. Selain Budi, nama lain yang masuk dalam kedua opsi itu adalah Komjen Dwi Priyatno yang saat ini menjabat Inspektur Pengawasan Umum, Komjen Suhardi Alius yang sat ini menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Komjen Putut Bayu Seno yang menduduki posisi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri. (rdk)