"Itu kan dari Kompolnas memberikan usulan kepada saya. Dari sana (usul Kompolnas), saya pilih," ujar Jokowi di Bandung, Senin (12/1).
“Awalnya kami akan minta Komnas HAM, PPATK, KPK, bahkan Komnas Perlindungan Anak untuk minta rekam jejak calon Kapolri,” kata anggota Kompolnas Adrianus Meliala kepada CNN Indonesia.
Namun keinginan Kompolnas tersebut tak terlaksana lantaran Jokowi ingin secepatnya memproses pergantian Kapolri, meski sesungguhnya Kapolri saat ini, Jenderal Polisi Sutarman, baru akan pensiun Oktober 2015.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi saat ini tengah menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat terkait calon Kapolri pilihannya. (Baca: DPR Uji Calon Kapolri Bulan Ini, Isu Rekening Gendut Disorot)
Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan KPK dan PPATK dirasa belum terlalu dibutuhkan Presiden dalam proses seleksi calon Kapolri. (Baca: Menkopolhukam Sangkal Dugaan Rekening Gendut Budi Gunawan)
Namun Indonesian Corruption Watch justru menekankan pentingnya peran KPK dan PPATK dalam menyelidiki rekam jejak Budi Gunawan, sehubungan dengan isu rekening gendut yang dimilikinya. Apalagi PPATK menegaskan menemukan indikasi ketidakwajaran dalam rekening milik Komjen Pol Budi Gunawan. (Baca: PPATK Sebut Ada Indikasi Tak Wajar di Rekening Budi Gunawan)
Budi Gunawan saat ini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Jenderal bintang tiga itu dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri karena pernah menjadi ajudan Megawati pada 2001-2005. Budi juga sempat menduduki jabatan Kapolda Jambi dan Kapolda Bali. (Baca Bela Budi Gunawan, Pramono Anung: Ajudan Orang Pilihan) (utd/agk)