PKS Minta Budi Gunawan Buktikan Tak Dipilih karena Megawati

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, M. Nasir Djamil, menyatakan lolos atau tidaknya calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR pekan depan bakal ditentukan oleh kemampuan persuasif Budi.

Dari pemaparan Budi, Komisi III akan menilai apakah mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu mampu atau tidak memimpin Polri. "Tinggal Pak Budi bagaimana. Mampu enggak dia meyakinkan kalau dia (dipilih Jokowi) bukan karena dekat dengan Bu Megawati, tapi karena memiliki kemampuan memimpin Kepolisian," ujar Nasir yang juga Wakil Ketua Komisi III kepada CNN Indonesia, Selasa (13/1).

Pilihan Redaksi Jokowi Enggan Jelaskan Pencalonan Budi Gunawan Desmond Gerindra: Jokowi Tak Beres dalam Pilih Calon Kapolri PPP Dukung Budi Gunawan, Sebut Peluang Lolos Besar DPR Ingin Kenal Lebih Dekat Keluarga Budi Gunawan

Menurut Nasir, Budi Gunawan bisa saja ditolak Komisi III menjadi Kapolri. Namun kemungkinan itu kecil. Jikapun ditolak, itu harus berdasarkan alasan objektif dari tiap fraksi, yakni dengan melihat kapasitas, kapabilitas, dan rekam jejak Budi. (Lihat: Jejak Kerja Budi Gunawan di Kepolisian)

Nasir tidak memungkiri ganjalan mungkin berasal dari kasus dugaan rekening gendut yang dimiliki Budi. Apalagi pengajuan nama Budi sebagai calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK). Padahal kedua lembaga itu dilibatkan Jokowi dalam menyeleksi calon-calon menterinya.

Kendati demikian, Nasir menghargai hak prerogatif Presiden. Presiden memang tidak memiliki kewajiban untuk selalu melibatkan KPK dalam menunjuk pejabat negara. (Baca NasDem: Kenapa Pilih Calon Kapolri Harus Lewat KPK?)

Prioritas Komisi III adalah soal langkah dan kebijakan Budi untuk dapat melanjutkan kerja baik yang telah dilakukan Kapolri Jenderal Sutarman. "Yang dilihat Komisi III bagaimana visi, komitmen, dan strategi besar dalam mereformasi kepolisian. Kita lihat bagaimana dia mau mewujudkan fungsi Kepolisian dalam menghadirkan visi misi Polri 2015," ujarnya.

Sementara pengamat Kepolisian dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Bambang Widodo Umar sebelumnya menyebut pencalonan Budi sarat nuansa politik. Bambang juga menyebut pengajuan nama Budi ke DPR terlalu terburu-buru, padahal Kapolri saat ini, Jenderal Sutarman, baru akan pensiun pada Oktober.

Bambang menduga ada kepentingan nepotisme partai pengasuh Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan lama, sebab Budi adalah orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal tersebut dibantah oleh PDIP. (Baca: Bela Budi Gunawan, Pramono Anung: Ajudan Orang Pilihan)

Sebelumnya, PPATK mengkonfirmasi temuan indikasi tak wajar dalam rekening Budi Gunawan. Laporan itu diserahkan kepada penyidik internal kepolisian untuk ditindaklanjuti. Namun setelah melakukan penyelidikan internal, Polri membantah ada hal tak wajar dalam rekening Budi. Polri menyebut dana dalam rekening itu berasal dari bisnis Budi.

Budi Gunawan saat ini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Jenderal bintang tiga itu dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri karena pernah menjadi ajudan Megawati pada 2001-2005. Budi juga sempat menduduki jabatan Kapolda Jambi dan Kapolda Bali. (rdk/agk)