Jokowi Diusulkan Bentuk Tim Verifikasi Calon Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membentuk tim verifikasi untuk menelusuri rekam jejak kandidat Kapolri. Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi W Eddyono menuturkan, tim tersebut dapat terdiri dari sejumlah pakar yang dipilih langsung oleh Jokowi.

Supriyadi menjelaskan, tim bertugas menginvestigasi hasil laporan lembaga negara yang terkait dalam proses penelusuran terhadap calon Kapolri, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Pilihan Redaksi Pagi Ini, Komisi III DPR Uji Calon Kapolri Tersangka KPK Jokowi Pertimbangkan Pencabutan Surat Pengajuan Calon Kapolri Ketua KPK Temui Kapolri Usai Penetapan Tersangka Budi Gunawan Soal Harta Miliaran Rupiah, Budi Gunawan: Itu Legal

"Seperti saat memilih menteri, perlu verifikasi untuk melihat nama yang ditandai dengan warna biru, merah, dan kuning, sehingga didapat nama yang bersih buat diajukan menjadi calon Kapolri," ujar Supriyadi kepada CNN Indonesia, Rabu (14/1).

Dalam seleksi menteri Kabinet Kerja sebelumnya, KPK menandai calon-calon menteri yang berpotensi terkait perkara hukum dengan warna merah. Saat itu, calon tunggal Kapolri saat ini, Komjen Pol Budi Gunawan, termasuk di antara nama yang diberi tanda merah oleh KPK.

Selasa kemarin (13/1), KPK akhirnya menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi rekening gendut, terlepas dari statusnya sebagai calon Kapolri. (Baca: KPK Temukan Dua Alat Bukti Budi Gunawan Terima Hadiah)

Maka, kata Supriyadi, pembentukan tim verifikasi merupakan tindakan antisipatif untuk menghindari kesalahan dalam pemilihan calon Kapolri. "Seleksi harus dijalani bertahap, baik, dan tidak terburu-buru. Mulai lagi dari awal. Rekrut dengan cara yang lebih baik lewat penelusuran rekam jejak," ujarnya.

Jokowi mengajukan nama Budi Gunawan kepada DPR sebagai calon tunggal Kapolri dari sembilan nama yang diajukan Kompolnas melalui surat yang dilayangkan pada Jumat (9/1). Komisi III DPR pun hari ini mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi.

"DPR harus konsultasi juga ke KPK, Komnas HAM, Kompolnas, dan PPATK," ujar Supriyadi.

Berdasarkan catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK atas nama Budi Gunawan, Kepala Lembaga Pendidikan Polri tersebut tercatat memiliki harta kekayaan senilai total Rp 22,65 miliar per 26 Juli 2013. Jumlah itu naik lima kali lipat dibanding 19 Agustus 2008 yang saat itu berjumlah Rp 4,68 miliar.

Dugaan rekening gendut Budi mengemuka ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penelusuran terhadap transaksi sejumlah pejabat polisi, termasuk Budi. Dari hasil penelusuran itu, ditemukan ada indikasi tak wajar dalam rekening Budi Gunawan.

Namun Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie menegaskan, Polri telah menyelidiki laporan PPATK yang disampaikan tahun 2010. Hasilnya, Polri tak menemukan indikasi tindak pidana dalam transaksi Budi. (rdk/agk)