Dana Desa Diputuskan Mengalir Lewat Kabupaten

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo rencananya segera menerbitkan Peraturan Presiden terkait dengan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dimana aliran dana Ditjen PMD akan langsung ke Kabupaten. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perencanaan dan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/01).

"Untuk pusat kewenangan pengaturan ada di Kementerian Dalam Negeri, sedangkan urusan percepatan pembangunan daerah dan desa ada di Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi. Namun, kalau eksekusi dana desa tetap di Kabupaten," ujar Andrinof di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/01).

Pilihan Redaksi Pembahasan Nomenklatur Berjalan Alot Soal Desa, Mendagri Tunggu Arahan Menteri PAN dan Presiden Pemerintah Masih Cari Titik Temu Masalah Kewenangan Desa

Andrinof menyampaikan saat ini jumlah dana pembangunan desa yang tercantum dalam APBN-P Januari 2015 sebesar Rp 20 triliun. Dana alokasi pembangunan desa itu nantinya akan ditambah dengan dana APBD setempat, "Totalnya semua akan dijumlah dengan APBD," katanya.

Pada lain kesempatan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyampaikan bahwa aturan ini diterapkan terkait dengan isu yang berkembang soal perebutan Ditjen PMD oleh dua kementrian terkait dengan perebutan anggaran.

"Dana akan langsung disalurkan oleh Dirjen Kemenkeu melalui transfer daerah kepada tiap kabupaten untuk ke desa, jadi tidak lewat dua kementrian tersebut," ucap Yuddy di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/01).

Untuk diketahui, Ditjen PMD merupakan satu dari tujuh ditjen di Kemendagri yang selama ini mengurusi masalah desa. Namun setelah Jokowi-JK membentuk Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi muncul dugaan bahwa Ditjen PMD akan pindah tangan ke kementerian ini.

Akibatnya, muncul dugaan bahwa ada tarik-menarik kewenangan antara dua kementerian tersebut terkait dengan dana desa yang berjumlah sekitar Rp 750 juta per desa, yang dikucurkan ke setiap desa mulai tahun ini.

Mengatasi hal ini Presiden Joko widodo diminta segera menerbitkan Peraturan Presiden yang baru dikarenakan pada Perpres sebelumnya Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja tidak jelas disebutkan urusan pemerintahan desa menjadi wewenang siapa. Persoalan ini dirasa harus cepat ditangani karena masih banyak yang harus ditangani dan disiapkan sebelum dana desa dibagikan tahun ini.

"Kementerian saya (Men PAN&RB) bersama Sekertaris Negara dan Sekertaris Kabinet diminta segera disiapkan Perpres tersebut," kata Yuddy.