DPR Terima Budi Gunawan sebagai Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi III DPR secara resmi menyetujui pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Rabu (14/1).

"Secara musyawarah mufakat dan aklamasi, kami tetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. (Baca: Anggota DPR Terpukau Visi Misi Budi Gunawan)

Pilihan Redaksi Budi Gunawan Disetujui Jadi Kapolri, KPK: Itu Urusan DPR Anggota DPR Terpukau Visi Misi Budi Gunawan Mensesneg: Presiden Belum Tarik Pencalonan Budi Gunawan Hampir 20 ribu Orang Teken Petisi Tolak Budi Gunawan

Menurut Aziz, dengan diterimanya Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, berarti Kapolri saat ini, Jenderal Sutarman, resmi diberhentikan. "Ini sekaligus memberhentikan Jenderal Sutarman," kata dia.

Aziz akan segera melaporkan hasil rapat pleno tersebut pada rapat paripurna yang rencananya akan digelar esok Kamis (15/1). Budi Gunawan juga diminta hadir pada rapat paripurna tersebut.

Sementara Budi Gunawan mengucapkan terima kasih pada Komisi III atas disetujuinya pencalonan dirinya sebagai Kapolri. Dia berjanji akan menjalankan amanah sebagai Kapolri sebaik-baiknya.

"Terima kasih atas kepercayaan diputuskan dan disetujuinya saya secara aklamasi Kapolri. Amanat yang sangat berat dan saya bertekad memegang amanah tersebut sebaik-baiknya," kata Budi.

Ini kali pertama Kapolri dijabat oleh seseorang yang berstatus hukum sebagai tersangka. Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Selasa (13/1), setelah KPK menemukan dua alat bukti atas dugaan korupsi terhadap Budi Gunawan. Penyidik KPK menemukan transaksi tidak wajar dan telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014. "KPK melakukan penyidikan setengah tahun lebih terhadap kasus transaksi mencurigakan," kata Samad.

Dugaan rekening gendut Budi Gunawan mengemuka ketika PPATK melakukan penelusuran pada 2010 terhadap sejumlah pejabat polisi, termasuk Budi. Dari hasil penelusuran itu, ditemukan ada indikasi tak wajar dalam rekening Budi Gunawan.

Temuan tersebut telah dilaporkan PPATK kepada Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan Agung sebagai pihak yang berwenang untuk mengklarifikasi dan menindaklanjutinya. Polri kemudian melakukan penelusuran internal yang berujung pada kesimpulan bahwa rekening Budi Gunawan adalah wajar dan merupakan hasil bisnis dia.

Budi Gunawan sebelum disetujui sebagai Kapolri menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Jenderal bintang tiga itu dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan pernah menjadi ajudan Megawati pada 2001-2005. Budi juga sempat menduduki jabatan Kapolda Jambi dan Kapolda Bali.   

(sur/sip)