Anggota DPR Terpukau Visi Misi Budi Gunawan

Jakarta, CNN Indonesia -- Status tersangka yang dilabelkan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan tak mengubah sikap Komisi Hukum DPR. Respons positif terdengar sepanjang proses tanya jawab di uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi di ruang rapat Komisi III DPR.

"Anda lebih meyakinkan dari dua Kapolri yang terdahulu," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa di ruang sidang Komisi III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1). Padahal sebelumnya ia mengkritik mekanisme pemilihan calon Kapolri yang tidak melibatkan KPK dan PPATK. (Baca Desmond: Jokowi Tak Beres dalam Pilih Calon Kapolri)

Pilihan Redaksi DPR Terima Budi Gunawan Sebagai Kapolri Hampir 20 ribu Orang Teken Petisi Tolak Budi Gunawan Belum Dapat Keputusan soal Budi Gunawan, Jokowi Rapat Lagi Mensesneg: Presiden Belum Tarik Pencalonan Budi Gunawan

Dukungan pun dilontarkan anggota Komisi III dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi. Dia bahkan sempat melontarkan guyonan mengenai visi misi dan presentasi yang telah disiapkan Budi Gunawan. "Di luar status tersangka, melihat visi misi tadi sepertinya bisa langsung ditetapkan saat ini," katanya.

Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo juga memberikan respons positif usai Budi Gunawan menjelaskan visi misinya. "Hanya satu kata dari pemaparan Saudara, yaitu luar biasa," ujar Bambang, memuji. (Baca: Dukungan Kuat DPR untuk Komjen Pol Budi Gunawan)

Visi dan misi yang sempat dipaparkan oleh Budi Gunawan adalah pembentukan satuan tugas khusus atau satgassus di beberapa aspek seperti satgassus basmi narkoba, libas preman, berantas illegal fishing, berantas terorisme, anarkis, Polri bersih pungli, peredam konflik, bebas macet, pelayanan prima, kontra radikal, rekrutmen terbuka, hingga revolusi mental.

Dalam uji kelayakan ini, hanya Fraksi Demokrat yang tak hadir karena menolak seorang tersangka menjadi calon Kapolri. Sementara sembilan fraksi lainnya hadir.

Komisi III langsung menggelar rapat pleno untuk memutuskan hasil fit and proper test yang telah selesai. (Baca: DPR Terima Budi Gunawan sebagai Kapolri)

Mendapat respons positif dari anggota dewan, Budi Gunawan mengatakan ia hanya akan mengikuti apa yang diputuskan oleh Presiden dan DPR.

Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK menemukan dua alat bukti atas dugaan korupsi terhadap Budi Gunawan. Penyidik KPK menemukan transaksi tidak wajar dan telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014. "KPK melakukan penyidikan setengah tahun lebih terhadap kasus transaksi mencurigakan," kata Ketua KPK Abraham Samad.

Dugaan rekening gendut Budi Gunawan mengemuka ketika PPATK melakukan penelusuran pada 2010 terhadap sejumlah pejabat polisi, termasuk Budi. Dari hasil penelusuran itu, ditemukan ada indikasi tak wajar dalam rekening Budi Gunawan.

Temuan tersebut telah dilaporkan PPATK kepada Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan Agung sebagai pihak yang berwenang untuk mengklarifikasi dan menindaklanjutinya. Polri kemudian melakukan penelusuran internal yang berujung pada kesimpulan bahwa rekening Budi Gunawan adalah wajar dan merupakan hasil bisnis dia.

Budi Gunawan saat ini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Jenderal bintang tiga itu dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan pernah menjadi ajudan Megawati pada 2001-2005. Budi juga sempat menduduki jabatan Kapolda Jambi dan Kapolda Bali.   

(meg/agk)