Hanura soal Kapolri: Jokowi Maju Kena, Mundur Kena

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Hanura Sarifuddin Sudding menyatakan Presiden Joko Widodo saat ini seperti memakan buah simalakama setelah calon Kapolri pilihannya, Komjen Pol Budi Gunawan, disetujui dan ditetapkan DPR sebagai Kapolri, namun di sisi lain justru ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus rekening gendut.

Kini pertanyaannya tinggal: apakah Jokowi akan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri atau tidak? Jokowi mempertimbangkan dua hal, jalur politik dan jalur hukum.

Pilihan Redaksi Budi, Sutarman, Badrodin ke Istana, Jokowi Ambil Keputusan SBY: Selamatkan Polri, Dengarkan Suara Rakyat Alternatif Opsi Jokowi untuk Budi: Dilantik Lalu Nonaktifkan KPK Sebut Jokowi Langgar Tradisi Ketatanegaraan

“Pak Jokowi harus mempertimbangkan matang proses politik di DPR dan proses hukum di KPK. Keduanya buah simalakama bagi Jokowi. Maju kena, mundur pun kena,” kata Sarifuddin di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/1).

Semua itu, ujar Sarifuddin, kembali kepada Jokowi sebagai pembuat keputusan.

Pagi ini, Komjen Pol Budi Gunawan, Jenderal Sutarman, dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mendatangi Istana Kepresidenan. Budi tiba di Istana melalui pintu samping sekitar pukul 08.30 WIB. Ia menumpang Toyota Camry hitam bernomor polisi 1-04, dan mengenakan seragam polisi lengkap.

Tak lama berselang, Badrodin Haiti datang. Badrodin dan Budi lantas menuju Kantor. Badrodin, seperti Budi Gunawan, termasuk salah satu calon Kapolri yang diajukan Komisi Kepolisian Nasional kepada Presiden Jokowi –sebelum sang Presiden mengambil Budi sebagai calon tunggal.

Setengah jam kemudian, Jenderal Sutarman terlihat meninggalkan Istana. Selang 30 menit setelah Sutarman meninggalkan Istana, mobil milik Budi dan Badrodin menyusul meninggalkan Istana melalui pintu gerbang di Jalan Veteran III.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan Presiden Jokowi saat ini tengah berkonsentrasi mengambil keputusan keputusan final soal pencalonan Kapolri.

Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno justru membantah Jokowi bertemu Budi Gunawan, Sutarman, dan Badrodin. “Enggak jadi ketemu. Saya enggak ikut tadi,” kata Pratikno.

Presiden Jokowi mendapat tekanan luas dari publik lantaran Kapolri pilihannya, Komjen Pol Budi Gunawan, terlibat kasus rekening gendut. Budi telah diberi tanda merah oleh KPK pada Oktober 2014. Ketika itu namanya ada dalam daftar calon menteri Jokowi.

Ketua KPK Abraham Samad menyatakan kasus yang menjerat Budi terjadi ketika Budi menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier di Mabes Polri dan jabatan lainnya. Sudah setengah tahun lebih KPK menyelidiki transaksi mencurigakan terkait dia. KPK kini bahkan mencegah anak Budi Gunawan ke luar negeri.

Dugaan rekening gendut Budi Gunawan mengemuka ketika PPATK melakukan penelusuran pada 2010 terhadap sejumlah pejabat polisi, termasuk Budi. Dari hasil penelusuran itu, ditemukan ada indikasi tak wajar dalam rekening Budi Gunawan.

Temuan tersebut telah dilaporkan PPATK kepada Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan Agung sebagai pihak yang berwenang untuk mengklarifikasi dan menindaklanjutinya. Polri kemudian melakukan penelusuran internal yang berujung pada kesimpulan bahwa rekening Budi Gunawan adalah wajar dan merupakan hasil bisnis dia.

Budi Gunawan menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Jenderal bintang tiga itu dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan pernah menjadi ajudan Megawati pada 2001-2005. Budi juga sempat menduduki jabatan Kapolda Jambi dan Kapolda Bali. (agk)