Kepolisian Disarankan Bebas dari Intervensi Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, menilai saat ini institusi Kepolisian Republik Indonesia dipenuhi dengan kepentingan politik.

Pilihan Redaksi Kompolnas Minta KPK Tak Geledah Rumah Budi Gunawan Dua Pejabat Kepolisian Tak Penuhi Panggilan KPK Tunjuk Badrodin, JK Sebut Jokowi Tak Perlu Persetujuan DPR

Padahal, semestinya institusi kepolisian menjadi alat penegak hukum yang dapat dipercaya masyarakat dan bersifat independen.

"Saya pikir intervensi ini sangat kuat dan ini sudah masuk ke aturan rumah tangga kepolisian sendiri dan ini akan merusak citra kepolisian," ujar Bambang kepada CNN Indonesia, Senin (19/1) malam.

Bambang mengatakan hal tersebut menyusul adanya spekulasi negatif atas pencalonan tunggal Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, terutama setelah penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dosen pasca sarjana Kajian Ilmu Kepolisian UI tersebut menyampaikan kepolisian merupakan alat negara yang dipimpin Presiden sebagai kepala negara, bukan kepala kepemerintahan. Oleh karena itu, kepolisian semestinya mampu melindungi negara secara keseluruhan.

"Artinya, kepolisian untuk melindungi negara secara keseluruhan, bukan sekadar pemerintahan," ujar Bambang menjelaskan.

Saat ini, dia menilai adanya persaingan tidak sehat dalam pencalonan Kapolri akibat adanya campur tangan dari luar. Alhasil, pejabat tinggi di kepolisian menjadi tidak percaya diri dengan mengabaikan sistem penilaian.

"Kepolisian jadi tidak solid mengingat pejabat tinggi tersebut lebih memilih melakukan pendekatan politik dibandingkan lewat sistem yang profesional," kata dia.

Sementara itu, ditanyai mengenai lembaga KPK dan independensinya, Bambang menganggap komisi anti-rasuah tersebut merupakan lembaga luar biasa karena keberadaannya ditujukan untuk memperkuat Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam tindak pidana korupsi.

Sementara Kepolisian RI, berada di dalam kelompok lembaga yudisial bersama dengan Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

"Itu rangkaian sistem hukum yang ada di Indonesia. Semuanya berada di bawah pemerintahan, mau tidak mau memikirkan kepentingan politik," ujar Bambang.

Oleh karena itu, agar bisa kembali independen, Bambang menyarankan agar pemerintah membuat sebuah institusi yang tidak memuat kepentingan politik dalam kelompok yudisial.

"Indonesia bisa mencontoh Amerika Serikat. Di sini, praktiknya bisa dibentuk semacam Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Kepolisian masuk di dalamnya. Pun dengan Kejaksaan Agung, sehingga kepentingan politis mampu disaring," ujar dia. (utd)