Komisi I Minta Bermitra dengan Basarnas

Jakarta, CNN Indonesia -- Banyaknya peralatan milik TNI yang digunakan oleh Badan SAR Nasional (Basarnas) dalam tugas, membuat Komisi I DPR RI mengusulkan lembaga pemerintah yang mendapat mandat melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan itu berpindah dari Komisi V ke komisi I.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi I DPR RI, Sukamya, dalam rapat paripurna hari ini. "Sebaiknya mitra kerja Basarnas dipindah menjadi Komisi I. Semoga Komisi V tidak keberatan," tutur Sukamta, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (20/1).

Pilihan Redaksi Komisi V DPR Ikut Tinjau Langsung ke Pangkalan Bun Kunjungi Basarnas, DPR Gelar Pertemuan Tertutup Ditemui DPR, Basarnas Minta Kendaraan Menyelam Jonan Absen, DPR: Rapat Soal AirAsia Tak Layak Diwakilkan Operasi Pencarian AirAsia Habiskan 2,5 Juta Liter BBM DPR Desak Pemerintah Dirikan BPBD Secara Merata

Selain itu, dia menilai, Komisi I lebih tepat menjadi mitra kerja Basarnas karena banyak personel mereka yang berasal dari angkatan TNI. "Menurut saya ini bisa dibicarakan dan diputuskan dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi ," ungkapnya.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, selaku pimpinan rapat paripurna mengatakan, wacana tersebut akan diajukan dalam komisi masing-masing yang kemudian akan diambil keputusan oleh pimpinan komisi ke pimpinan DPR.

Diketahui, saat ini Basarnas menjadi mitra kerja Komisi V yang menangani perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.

Sedangkan komisi I DPR memiliki lingkup kerja meliputi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan indormasi. TNI merupakan salah satu mitra kerja dari Komisi I.

Mengenai mitra kerja pemerintah, DPR setuju untuk menetapkan mitra kerja bersama pemerintah seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan DPR tentang tata tertib pasal 25 ayat 5.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto sebelumnya telah menyampaikan meski ada perubahan nomenklatur, namun mitra kerja pemerintah Presiden Joko Widodo bersama DPR masih akan tetap sama seperti saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. "Untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengenai Lingkungan Hidup akan bermitra dengan Komisi VII, sedangkan Kehutanan akan bermitra dengan Komisi IV," tutur Agus saat rapat paripurna. (meg)