KPK: Penetapan Tersangka Bukan Penjegalan Calon Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat desakan dari pemerintah dan parlemen agar segera membuktikan kasus gratifikasi yang disangkakan terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Akhir-akhir ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdiatno mendesak KPK membuktikan kesalahan calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Jokowi.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengakui desakan atas KPK dalam kasus Budi sangat besar. Menanggapi komentar Menteri Tedjo, Bambang memakluminya sebagai hal lumrah.

"Pernyataan itu kewenangan beliau," ujar Bambang di Gedung KPK Selasa petang, (20/1).

Pilihan Redaksi Budi Gunawan Gugat KPK KPK Tak Bakal Tepikan Perkara Lain untuk Kasus Budi Gunawan Saksi Budi Gunawan Mangkir, KPK Bakal Panggil Ulang KPK Blokir Rekening Budi Gunawan di Sejumlah Bank

Bambang kemudian menampik penetapan tersangka Budi Gunawan sebagai bentuk penjegalan KPK terhadap pencalonan Kapolri.

Menurut Bambang, apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Tindak Pidana Korupsi, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki lembaganya.

"Ini bukan penjegalan. Kami melakukan prosedur hukum secara pruden sesuai aturan yang selama ini kami pegang," ujar Bambang.

Demi kelancaran penyidikan, Bambang menghimbau agar pihak atau lembaga-lembaga terkait dengan kasus Budi memberikan dorongan dalam penegakan hukum.

Meskipun tiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing, Bambang berharap agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak mengeluarkan pernyataan yang menambah keruh suasana.
"Daripada mengeluarkan pernyataan yang tidak perlu, kami himbau untuk tidak menambah kisruh," ujar Bambang.

Saat ditanya apa yang sebaiknya dilakukan Menteri Tedjo, Bambang menjawab, "Nanti saya akan tanya kepada beliau, apa yang sebaiknya dilakukan," ujarnya. (utd)