AKSI RICUH
Petinggi FPI Diadili Kasus Aksi Rusuh Tolak Ahok
Abraham Utama | CNN Indonesia
Rabu, 21 Jan 2015 17:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator lapangan Front Pembela Islam (FPI) Novel Chaidir Hasan Bamu'min menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (21/1). Novel merupakan korlap dalam demonstrasi menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang berakhir rusuh di depan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta, Oktober tahun lalu.
Sidang yang mengagendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum ini, Novel didakwa melanggar Pasal 160 KUHP dan Pasal 214 ayat 1 KUHP.
Pasal 160 KUHP mengatur soal hasutan melakukan tindak pidana terhadap penguasa dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun. Pasal 214 ayat 1 KUHP mengatur tentang paksaan terhadap pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah secara bersekutu. Ancaman pidana pasal ini adalah penjara paling lama empat tahun.
Mengenakan pakaian serba putih, kehadiran Novel di PN Jakpus diikuti belasan kader FPI. Sebelum memasuki ruang sidang, mereka mengucapkan doa dan meneriakkan takbir.
Terhadap pasal yang didakwakan jaksa, Ketua Tim Kuasa Hukum Novel, Sugito Atmo Pawiro, menunut majelis hakim menghadirkan Ahok sebagai saksi pada agenda sidang berikutnya. Dia beralasan, unjuk rasa ricuh yang dipimpin Novel merupakan perlawanan terhadap Ahok dan bukan kepada institusi kepolisian.
"Pasal 214 mengatur tentang penghasutan di muka umum terhadap kekuasaan umum. Sebagai pemegang kekuasaan, Ahok harus dihadirkan. Kalau tidak, kami keberatan dengan penerapan pasal itu," ujar Sugito.
Tak hanya Novel, PN Jakpus secara berturut-turut juga menggelar sidang perdana bagi para terdakwa aksi demonstrasi anti-Ahok tersebut. Kolega Novel, Sahabudin Hanggawi, didakwa jaksa penunut umum dengan dua pasal serupa, yakni pasal 160 KUHP dan pasal 214 ayat 1 KUHP.
Lain lagi dengan 16 anggota FPI lainnya. Dihadapakan ke depan majelis hakim secara bersamaan, mereka didakwa melanggar pasal pasal 214 ayat 1 KUHP, Pasal 170 KUHP dan Pasal 406 KUHP. Sidang berikutnya dijadwalkan akan digelar Rabu pekan depan, dengan agenda pemeriksaan saksi. (rdk/obs)
Pasal 160 KUHP mengatur soal hasutan melakukan tindak pidana terhadap penguasa dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun. Pasal 214 ayat 1 KUHP mengatur tentang paksaan terhadap pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah secara bersekutu. Ancaman pidana pasal ini adalah penjara paling lama empat tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terhadap pasal yang didakwakan jaksa, Ketua Tim Kuasa Hukum Novel, Sugito Atmo Pawiro, menunut majelis hakim menghadirkan Ahok sebagai saksi pada agenda sidang berikutnya. Dia beralasan, unjuk rasa ricuh yang dipimpin Novel merupakan perlawanan terhadap Ahok dan bukan kepada institusi kepolisian.
Tak hanya Novel, PN Jakpus secara berturut-turut juga menggelar sidang perdana bagi para terdakwa aksi demonstrasi anti-Ahok tersebut. Kolega Novel, Sahabudin Hanggawi, didakwa jaksa penunut umum dengan dua pasal serupa, yakni pasal 160 KUHP dan pasal 214 ayat 1 KUHP.
Lain lagi dengan 16 anggota FPI lainnya. Dihadapakan ke depan majelis hakim secara bersamaan, mereka didakwa melanggar pasal pasal 214 ayat 1 KUHP, Pasal 170 KUHP dan Pasal 406 KUHP. Sidang berikutnya dijadwalkan akan digelar Rabu pekan depan, dengan agenda pemeriksaan saksi. (rdk/obs)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK