ICW: Pembentukan Keayahbundaan Bisa Jadi Ladang Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan rencana pemerintah membentuk Direktorat Keayahbundaan. Lembaga tersebut khawatir pembentukan direktorat baru hanya berpotensi menciptakan peluang korupsi baru bagi pejabat di kementerian bersangkutan.

Koordinator Divisi Monotoring dan Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan pemerintah mesti lebih memperjelas tujuan pembentukan direktorat baru tersebut.

"Kan, sudah ada Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah yang bisa menjalankan program pendidikan anak. Nanti bedanya apa?" kata Febri saat dihubungi CNN Indonesia, Kamis (22/1) malam.

Pilihan Redaksi ICW: Bermotif Korupsi, Kurikulum 2013 Harus Dihentikan Inspektorat Kemdikbud Identifikasi Kecurangan Duit Pendidikan Orang Tua Keluhkan Pembiaran Praktik Korupsi di Sekolah Anies: Ratusan Triliun Dana Pendidikan Daerah Tak Diawas

Lebih jauh lagi, Febri juga mempertanyakan persoalan alokasi anggaran, yang dinilainya cukup besar untuk ukuran pembentukan direktorat baru.

Rencananya, dana untuk Direktorat Keayahbundaan mencapai Rp 400 miliar, yang sudah diputuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015.

"Cukup besar anggarannya. Harus dilihat lagi tugas, pokok dan fungsinya apa," ujar Febri.

Febri berpendapat jangan sampai pembentukan direktorat baru ini menjadi ladang korupsi baru. Apalagi, dalam pembentukan direktorat baru, akan ada pengadaan barang dan jasa.

"Jangan sampai nanti ada semacam titipan untuk memenangkan lelang atau pengadaan tertentu," kata dia.

Sementara itu, pengamat pendidikan Arief Rachman menyatakan dukungannya atas rencana Kemendikbud membentuk Direktorat Keayahbundaan. Menurutnya, keberhasilan orangtua mendidik anak merupakan salah satu kunci kemajuan suatu bangsa.

"Saya sangat mendukung pembentukan direktorat ini. Apalagi, kalau nanti ada program konkret tentang pembelajaran pola asuh, komunikasi orangtua dan anak, serta komunikasi istri dan suami," kata Arief kepada CNN Indonesia.

Namun, ia kemudian menyarankan agar Direktorat Keayahbundaan dapat memanfaatkan peran sekolah dalam menjalankan program tersebut.

"Lakukan pembinaan ke persatuan orangtua murid di sekolah. Tentu akan lebih terkendali daripada menghampiri orangtua satu persatu," ujar dia.

Arief kemudian menyarankan agar pemerintah bisa mencontoh Asosiasi Orangtua dan Guru dari Amerika Serikat.

"Lembaga itu dijalankan masyarakat tetapi sangat kuat dalam membimbing orangtua mendidik anaknya," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyampaikan akan segera membentuk Direktorat Keayahbundaan. Direktorat ini didirikan dengan tujuan memberikan pendidikan bagi para orangtua agar dapat mendidik anaknya dengan baik.

"Ini adalah pusat bagi orang tua mencari informasi, tentang perkembangan fisik anak, perkembangan mental, serta perkembangan akademik," ujar Anies saat ditemui di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (22/1).

Anies mengatakan direktorat ini penting didirikan agar para orangtua punya acuan dalam mendidik anaknya. Dengan adanya direktorat tersebut, para orangtua dapat memiliki petunjuk dalam membesarkan anak-anaknya sesuai dengan jenjang sekolahnya. (utd/obs)