Menkopolhukam: Presiden Jokowi Ingin Selamatkan KPK dan Polri

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdijanto mengatakan Presiden Joko Widodo berniat untuk menyelamatkan kedua lembaga yang berseteru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian.

"Kami akan mencarikan jalan terbaik, karena Bapak Presiden menginginkan save KPK save Polri, dua-duanya tidak boleh kita anak emaskan salah satu, tapi dua-duanya kita selamatkan," kata Tedjo ditemui media di Istana Negara, Sabtu (24/1) pagi.

Pilihan Redaksi Hanya SP3 Mampu Kembalikan Wewenang Bambang Widjojanto di KPK Mantan Pimpinan KPK Kritik Prosedur Penangkapan Bambang Setelah Bambang, Kini Adnan Pandu Praja Dilaporkan ke Polisi Sosok Bambang di Mata Warga Kampung Bojong Lio

Lebih jauh lagi, saat ini pemerintah berharap untuk bisa memediasi kedua lembaga yang bertikai tersebut.

"Kita akan memediasi keduanya sehingga kita bisa menyelamatkan ke dua institusi ini," ujar dia menegaskan.

Hubungan KPK dan Kepolisian memanas ketika Komisi Antirasuah menetapkan tersangka penerima gratifikasi dan hibah saat pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri pada selasa (13/1).

Sehari sesudahnya, beredar foto-foto mesra seorang pria mirip Abraham Samad, yang sedang bermesraan dengan seorang perempuan yang mirip Puteri Indonesia 2014.

Namun, KPK tegas membantah dan meneruskan proses pemeriksaan atas Budi Gunawan dengan memanggil saksi dari kepolisian. Perseteruan memuncak dengan penangkapan serta penetapan tersangka Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.

Menengarai hal tersebut, Tedjo menyarankan agar semua pihak untuk bisa menjernihkan suasana dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang provokatif. Aksi masyarakat sipil di Gedung KPK, dinilai sebagai salah satu bentuk tindakan yang menyalahi aturan.

"Harus menjernihkan suasana, tetapi kelihatannya tidak ditaati sehinga semalam masih ada pergerakan-pergerakan dari KPK, sebenernya gak boleh ada pergerakan massa," ujar dia.

Dia kemudian menyesalkan adanya aksi yang bertujuan untuk menggerakan massa. Hal tersebut, di matanya, merupakan bentuk pernyataan sikap yang kekanak-kanakan.

"Jangan membakar massa, membakar rakyat kita ini, tidak boleh seperti itu, itu suatu sikap pernyataan yang kekanak kanakan," ujar dia.

Saat ini, sejumlah pejabat pemerintah dipanggil ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo. Diantara mereka adalah Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijanto, Menkumham Yasonna H. Laoly, Jaksa Agung M. Prasetyo dan Wakapolri Badrodin Haiti. (utd/gen)