Ganjar: Ketua Umum Parpol Tekan Presiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo, menyatakan keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo tidak bisa dilepaskan dari kepentingan partai politik. Melalui ketua umum, partai politik pengusung Jokowi menurutnya memberikan tekanan pada kebijakan yang diambil.

"Apapun namanya, kepentingan politik itu ada. Lihat saja pemilihan menteri kemarin. Presiden bisa ditekan oleh siapapun, termasuk ketua umum partai politik," kata Ganjar pada sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (25/1).

Pilihan Redaksi Bambang Curiga Kasusnya Dipicu Oleh Penetapan Tersangka BG Jokowi Lembek, KPK Lumpuh Seskab: Presiden Rancang Opsi-Opsi Atasi Kasus BW Ganjar Desak Jokowi Tuntaskan Seteru KPK vs Polri

Meski demikian, Ganjar tak secara terang-terangan menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut menekan Jokowi dalam mengambil kebijakan. Seperti saat Jokowi memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Tekanan dari partai politik inilah yang kadang membuat kebijakan Jokowi membuahkan protes keras dari publik. Bahkan keputusannya tetap mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri berbuah munculnya kembali perseteruan KPK dan Polri.

Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, sudah saatnya Jokowi sebagai pimpinan tertinggi turun tangan untuk meredakan ketegangan sebelum perseteruan terus memanas.

"Situasi ini semakin rumit, Satu-satunya pilihan yang dipunyai Presiden adalah mengambil keputusan dalam waktu tidak lama," katanya.

Terkait kasus yang menimpa Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Ganjar mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang tidak memaksakan penahanan Bambang. Untuk meredam ketegangan, keputusan Polri itu dinilainya tepat.

Meski begitu, Ganjar tak bisa menutupi keheranannya pada upaya pemidanaan yang dilakukan terhadap dua pimpinan KPK, Bambang dan Adnan Pandu Praja. "Rasionalitas seolah-olah kita tertanggu," ujarnya.

Begitu pula dengan serangan kolega partainya, Hasto Kristiyanto kepada Ketua KPK, Abraham Samad. Ia mengatakan, Hasto seharusnya tak hanya membeberkan fakta-fakta jejak politik Abraham versinya, tapi juga menyampaikannya ke KPK.

"Kasihan Abraham Samad yang terfitnah, saya dorong sampaikan ke dewan kehormatan (KPK)," papar Ganjar.

Hal senada juga disampaikan pakar hukum Denny Indrayana. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan menyelesaikan perseteruan antara KPK dan Polri. Ia juga mendesak Jokowi untuk bersikap netral dan tak tersandera kepentingan politik tertentu.

"Jokowi, jadilah Presiden, laksanakan revolusi mental. Jangan pindahkan Istana ke Teuku Umar,” kata Denny pada aksi Save KPK Untuk Polri  Bersih, Minggu pagi. Teuku Umar merupakan nama jalan di mana rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berada.  Ia juga mendesak Jokowi tak tunduk pada KMP, yang merupakan singkatan dari koalisi Mega Paloh.  (sur)