Bonaran akan Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Bupati Tapanuli Tengah nonaktif Raja Bonaran Situmeang akan mengajukan penangguhan penahanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Bonaran kini mendekam di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta.

"Besok pengacara saya akan minta penangguhan penahanan. Kalau mereka (Komisioner KPK) boleh minta penangguhan penahanan atas (Bambang Widjojanto ke Polri), berarti boleh dong saya minta penangguhan penahanan," ujar Bonaran di Gedung KPK, Jakarta.

Pilihan Redaksi Bonaran Juga Laporkan Bambang ke Bareskrim Catatan Perseteruan Raja Bonaran vs Bambang Widjojanto Pimpinan KPK Dinilai Butuh Kekebalan Hukum seperti Diplomat Kompolnas: Banyak yang Tak Suka Gaya KPK Berantas Korupsi

Hal senada diucapkan kuasa hukum Bonaran, Wilfrid Sihombing. "Kami sudah konsultasi dan akan melakukan upaya penangguhan penahan terhadap penahan (KPK)," ujarnya ketika dihubungi CNN Indonesia.

Kendati demikian, Wilfrid belum bisa memastikan kapan upaya penangguhan tersebut akan diajukan. "Secepatnya," kata dia.

Upaya penangguhan penahanan diajukan lantaran dia merasa perkara Bonaran penuh rekayasa. "Tidak ada bukti-bukti yang ditunjukkan kepada kami. Kami merasa Pak Bonaran layak ditangguhkan penahannnya," kata Wilfrid.

Penetapan Bonaran sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Dalam putusan pengadilan, Akil terbukti menerima suap terkait Pilkada Tapanuli Tengah sebesar Rp 1,8 miliar. Uang dikirim ke rekening perusahaan istri Akil, CV Ratu Samagat, dengan slip setoran bertuliskan 'Angkutan Batu Bara.'

Pada Juli 2011, Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah dimenangkan pasangan Bonaran dan pasangannya, Sukran Jamilan Tanjung. Namun keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah tersebut digugat oleh pasangan lawan. Meski demikian, MK menolak gugatan sehingga Bonaran dan Sukran Tanjung tetap menduduki kursi Bupati dan Wakil Bupati.

Atas tindak pidana tersebut, Bonaran disangka melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Diberitakan sebelumnya, Bonaran melaporkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI. Dalam laporannya, Bonaran menuding Bambang menyuap Akil Mochtar. (sip)