Komnas HAM Segera Tindak Lanjuti Laporan Bambang Widjojanto

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bakal segera menindaklanjuti laporan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto terkait upaya kriminalisasi Polri terhadapnya yang diduga melanggar hak asasi manusia.

Menurut Ketua Komnas HAM Hafidz Abbas, lembaganya sebenarnya memiliki kesimpulan bahwa ada upaya kriminalisasi yang dilakukan Polri terhadap Bambang. "Kami dihalang-halangi bertemu mereka. Sebetulnya konteksnya tidak hanya kriminalisasi, tetapi konteks kejadian sebelumnya," kata dia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (26/1).

Pilihan Redaksi Kuasa Hukum Bambang Berencana Laporkan Balik Sugianto Sabran Bambang Disebut Tengah Urus Penonaktifan Dirinya dari KPK Soal Bambang, Polri Siapkan Surat Permintaan Istana Perlu Alat Hukum Formal untuk Setop Kriminalisasi KPK

Konteks kejadian sebelum penangkapan Bambang yakni terkait pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. "Kami menemukan ada hal yang tidak beres. Kami akan bekerja dengan profesionalis," ujar Hafidz.

Tim kuasa hukum Bambang didampingi para pegiat antikorupsi mendatangi Kantor Komnas HAM untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Polri dalam menangkap dan menyidik kasus yang disangkakan kepada Bambang.

"Ada tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap Saudara BW (Bambang Widjojanto) yang masuk kategori pelanggaran HAM," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar.

KontraS juga menyoroti tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi dan proses hukum sebelum Bambang ditangkap, termasuk tindakan yang tidak pantas dilakukan penyidik terhadap putri Bambang saat peristiwa itu terjadi. (Baca: Bambang Merasa Diintimidasi dan Diteror)

"Kami meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan segera mengingat situasinya sangat krusial," ujar Haris.

Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan berpendapat tindakan Polri terhadap Bambang merupakan bentuk teror terhadap KPK. Teror tersebut terjadi karena lembaga antikorupsi itu berani menyidik kasus korupsi yang diduga dilakukan Budi Gunawan.

"Kalau dibiarkan akan berbahaya, apalagi banyak problem korupsi di tubuh Polri. Bareskrim saat itu tidak melihat aspek kemanusiaan kepada BW maupun anaknya," kata Ade.

Bambang ditangkap penyidik Badan Reserse Kriminal Polri dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010. Keesokannya, giliran Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang dilaporkan atas tuduhan mengambil paksa saham milik PT Desy Timber, perusahaan penebangan kayu yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur, pada 2006.

Minggu malam (25/1), Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri. Tim terdiri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie, mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno, mantan Wakil Ketua KKPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, mantan staf ahli Kapolri Bambang Widodo Umar, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, dan mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif. (rdk/agk)