"Kemarin sudah kirim surat ke semua fraksi agar teruskan dan memberikan masukan atas draft yang ada. Diberikan waktu dua pekan, kemudian dikirimkan lagi ke sekretariat MKD," ujar Surahman saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (28/1).
Peresmian Rancangan Kode Etik DPR batal dilakukan dalam rapat paripurna kemarin. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya interupsi, penolakan dan masukan yang diberikan oleh anggota dewan dalam rapat tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Surahman, aturan tersebut dibentuk agar anggota dewan fokus pada tugas kedewanannya. Bahkan dia pun menyebutkan, mayoritas masyarakat mendukung adanya aturan tersebut. Hal tersebut diketahuinya usai mengisi acara di salah satu stasiun radio Indonesia.
Kendati demikian, Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengatakan larangan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia. Sebab, larangan tersebut tidak menutup ruang anggota dewan tersebut untuk berkreasi ataupun berseni.
"Ini tidak bertabrakan dengan HAM, tapi karena sudah ada posisi yang khusus, tentu tidak dilepaskan seperti itu dan tidak ditutup rapat sama sekali. Normanya seperti itu," dia menegaskan.
Poin lainnya adalah mengenai larangan para anggota dewan untuk membawa senjata api di dalam kawasan parlemen. Poin tersebut menjadi bahan perdebatan karena pertanyaan lantas muncul,yakni apakah larangan tersebut tidak berlaku apabila anggota dewan berada diluar kawasan parlemen.
Menurut Surahman, pada dasarnya aturan tersebut hanyalah bersifat sebagai pengingat kepada setiap anggota dewan untuk menjaga keluhuran martabatnya.
"Setiap lingkungan, kan, ada aturannya, apalagi lingkungan dewan yang diharapkan keluhuran martabatnya. Tiap anggota juga mungkin kepikiran bawa itu untuk apa, sih? Tapi ini, kan, hanya mengingatkan," kata dia menjelaskan. (meg)