Budi Gunawan Dilaporkan atas Dugaan Terlibat Politik Praktis

Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Advokat Pengawal Konstitusi (Faksi) melaporkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri lantaran diduga terlibat dalam aktivitas politik. "Sebagaimana yang pernah disampaikan DPP PDIP, Komjen Budi Gunawan ini adalah anggota tim sukses Jokowi dan JK," kata Koordinator Faksi, Petrus Selestinus, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/1).

Pernyataan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, menurut Petrus, didapatkan dari berbagai sumber yang dikutip di media masa. Budi juga diduga menyumbang visi dalam konsep ketahanan negara atas nama perorangan.

Pilihan Redaksi Bambang Widjojanto Sebut Polisi Salah Gunakan Wewenang Forum Advokat Minta Kabareskrim Budi Waseso Dicopot

Mestinya, kata Petrus, visi terkait ketahanan negara disampaikan atas nama institusi dan harus melalui MPR RI.

"Perbuatan Komjen Budi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 28 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Petrus.

Pasal tersebut menyatakan institusi Polri bersifat netral secara politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. "Kami juga akan menarik partainya, PDIP, yang membiarkan dia terlibat dalam politik praktis. Kalau Mabes Polri tidak bisa menjelaskan, kami akan tanya Pramono Anung dan Hasto Kristiyanto," kata Petrus.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Budi, Razman Arif Nasution, tidak ambil pusing. Razman yang sempat menjadi salah satu kuasa hukum pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, mengaku pernah menyampaikan dugaan keterlibatan Budi dalam tim sukses Jokowi.

"Kami sepenuhnya menyampaikan itu, tapi komite etik dan Kompolnas menyatakan tidak ada masalah. Jadi kalau ada yang lapor lagi sekarang silakan saja," ujarnya.

Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo. Dia dicalonkan sebagai Kapolri oleh Presiden tanggal 9 Januari lalu.

Tudingan ini bukan satu-satunya masalah yang menghalangi Budi menjadi Kapolri. Pada 13 Januari, KPK menetapkan Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu sebagai tersangka. Dia diduga menerima gratifikasi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Polri. (rdk/sip)