Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat politik dari Central Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis (29/1) merupakan komunikasi politik yang sudah seharusnya dilakukan untuk mendapat dukungan dari partai politik oposisi. Hal ini mengingat partai pengusung Jokowi yaitu PDIP dan partai pendukungnya merupakan minoritas di DPR.
"Itu bagian dari komunikasi politik yang seharusnya memang dilakukan. Membangun jembatan antara eksekutif dan legislatif karena bagaimanapun Jokowi dan PDIP kursinya tidak banyak di DPR," ujar Philips seusai diskusi '100 Hari Jokowi, Masihkah Menjadi Petugas Partai?' di Jakarta, Kamis (29/1).
Lebih jauh Philips menjelaskan, komunikasi politik ini dirasa perlu dilakukan oleh presiden, menyusul kisruh antara Polri dan KPK yang berawal dari pencalonan tunggal Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Di dalam penyelesaian masalah tersebut, Jokowi perlu mendapat dukungan untuk memperlancar keputusan yang akan dibuatnya, termasuk di lembaga legislatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu ada opsi apa akan dilantik atau tidak. Kalau tidak dilantik, Jokowi harus mengajukan nama baru. Kalau nama baru, harus mencari dukungan DPR. Lalu, maukah DPR dengan nama baru tersebut kembali melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Sebelum itu terjadi, ia harus melakukan komunikasi politik," ujar Philips.
Oleh karena itu, menurut Philips, tindakan Jokowi untuk berkomunikasi dengan Prabowo merupakan tindakan yang wajar. Ia beralasan, meskipun Prabowo berada pada koalisi oposisi, hal tersebut tidak menjadi dasar koalisi yang mendukung Prabowo pada pilpres lalu ini serta-merta akan selalu berbeda pandangan dengan Jokowi.
"Mereka berkoalisi pada akhirnya berdasarkan isu. Di isu ini mereka sepakat, di isu lain tidak. Itu yang justru memperlihatkan kelincahan komunikasi politik dari Jokowi," ujar Philips.
Seperti yang diketahui, Koalisi Merah Putih yang menjadi lawan koalisi pendukung Jokowi memiliki suara mayoritas di DPR.
(pit/obs)