Penjara Salemba Dipastikan Lowong untuk Pengemplang Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Hukum dan HAM memastikan Lembaga Pemasyarakatan Salemba tak akan melebihi kapasitas dengan bertambahnya seorang tahanan pengemplang pajak. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat meyakinkan masih ada kamar tahanan kosong di lapas tersebut.

"Tak semua lapas overcrowded. Yang masih lowong bisa diterima. Kami mungkin untuk lapas tertentu, belum penuh. Kami hanya melihat yang tidak penuh untuk penunggak pajak," ujar Handoyo ketika dikonfirmasi CNN Indonesia, Jumat (30/1).

Pilihan Redaksi Penjara Salemba Jadi Tempat Sandera Penunggak Pajak Seorang Penunggak Pajak Disandera di Penjara Salemba Peraturan Pajak Belum Beri Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak Negara Akan Tagih Biaya Penyanderaan ke Penunggak Pajak

Handoyo menambahkan, terdapat blok anak dan sejumlah blok lainnya di LP Salemba yang masih dapat dihuni. "Ada beberapa kamar di blok itu, kamarnya berbeda dan tidak bisa saling berhubungan," ujarnya.

Lebih lanjut Handoyo menjelaskan perlakuan kepada penunggak pajak dan tindaj pidana atau kriminal lainnya berbeda. "Penunggakan pajak kan bukan kriminal jadi pertimbangan itu juga dilakukan. Terutama untuk mendukung penindakan penerimaan negara," katanya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan II A Salemba, Abdul Karim mengatakan, pengemplang pajak akan ditempatkan di Blok Saroso dengan kapasitas tiga orang tiap kamar. Biasanya, tiap kamar bisa dihuni oleh lima hingga sembilan orang.

Jumat siang tadi, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dadang Suwarna menyerahkan pengemplang pajak berinisial SC, Komisaris PT DGP ke LP Salemba. Pimpinan perusahaan industri kulit tersebut telah mangkir dari pembayaran pajak senilai Rp 6 miliar dari tahun 2006.

Merujuk data Kementerian Keuangan, selama tahun 2014, negara memiliki stok tagihan pajak dari wajib pajak senilai Rp 76 triliun. Pajak tersebut terdiri dadi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun, sebanyak Rp 50 triliun tak masuk kantung negara lantaran belum dibayar. "Banyaknya enggak ketemu orangnya, asetnya enggak ada, dan bermasalah," ucap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Wahju K Tumakaka, kepada CNN Indonesia di Jakarta, Jumat (30/1). Sementara sisanya, sekitar Rp 20 triliun dapat ditagih ke wajib pajak. (sip)