Jokowi Dilema, Ulama Dorong Segera Tuntaskan Polemik Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil keputusan terkait polemik calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Pertimbangan dari berbagai aspek harus diambil Presiden serta menghindari adanya intervensi pihak manapun.

Din mendorong pemerintah mengambil pertimbangan dari mana saja, baik dari bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, maupun budaya. Namun, Presiden juga tidak boleh menampik keyakinan yang datang dari hati sanubari.

Pilihan Redaksi Jokowi Kumpulkan Petinggi TNI di Istana Kompolnas Sudah Terima Usulan Nama Calon Kapolri Baru Mensesneg: Perppu Terbit Jika Semua Pimpinan KPK Tersangka Pertemuan Jokowi dengan Petinggi Militer Tak Bahas KPK-Polri

"Dari awal juga kami sampaikan bahwa Presiden segera turun tangan, tanpa intervensi. Lakukan langkah politik dan moral, dengan bimbingan hati sanubari," kata Din seusai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2).

Din mengaku dapat memahami perasaan Presiden pada saat ini. "Pasti sangat dilematis, sangat berat dengan keadaan seperti ini. Tapi kami juga percaya hati nurani," kata dia.

Din menuturkan, dalam pertemuan tersebut sempat dibicarakan mengenai komitmen MUI dan umat Islam kepada negara dan pemerintahan yang sah dan berdasarkan konstitusi.

Menurutnya presiden punya legitimasi besar karena dipilih oleh mayoritas rakyat. Selain itu, Presiden saat ini juga punya momentum. MUI berharap, Presiden bisa menjaga momentum ini untuk bisa mengatasi masalah yang ada.

"Kami yakin, beliau mengatakan insya Allah ada jalan keluar dalam waktu yang dekat," ujar dia.

Wakil Ketua MUI Ma'ruf Amin mengaku yakin Presiden sudah mengantongi solusi polemik Kapolri Polri. "Sudah ada itu solusinya, cuma tunggu waktu saja," ujar dia.

Ma'ruf pun mengimbau kepada masyarakat luas agar mampu menahan diri dan tidak terjebak pada perpecahan yang akan membawa bangsa pada pergolakan.

"Kita harus punya komitmen yang sama, mendorong penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Maka di atas prinsip-prinsip itu kemudian mencari jalan keluar yang terbaik," kata dia. (sur/obs)