"Saya khawatir presiden malah sedang melakukan eskalasi konflik padahal sebenarnya presiden bisa cukup menggunakan kewenangannya untuk mengambil keputusan sendiri (lantik atau cabut BG sbg kapolri) tanpa harus bermanuver politik," tuturnya saat dihubungi CNN Indonesia.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan dalam pertemuan tersebut, mereka hanya melakukan makan siang dan berdiskusi ringan bersama Presiden Jokowi. Tidak ada pembahasan mengenai polemik KPK dan Polri, lanjut Moeldoko. Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan Presiden Jokowi hanya sempat menanyakan hal-hal ringan seperti kondisi keamanan Indonesia saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau pun arahnya presiden butuh TNI untuk antisipasi soal keamanan, itu juga belum ada UU nya karena tugas TNI untuk OMSP (operasi militer selain perang) belum mengatur soal keamanan yang selama ini jadi ranahnya polri," ujarnya.
"Tapi tidak mustahil juga membahas situasi keamanan KPK vs Polri karena memang sedang hot topic," tandasnya.
Diketahui, hingga saat ini Presiden Jokowi tengah menggantungkan nasib Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Masih belum ada kepastian apakah Budi Gunawan akan dilantik atau tidak. Ketua Majelis Pertimbangan Barisan Muda Partai Amanat Nasional ini menilai Presiden Jokowi sengaja tidak memaksimalkan kewenangannya sebagai Presiden.
"Justru sebenarnya presiden yang sepertinya sengaja tidak memaksimalkan kewenangannya untuk ambil keputusan tegas soal kpk vs polri (lantik/cabut BG)" tegasnya.
Siang kemarin, para petinggi TNI seperti Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Agus Supriatna, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Ade Supandi, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo, Pangkostrad Mayor Jenderal Mulyono, Danjen Kopassus Doni Monardo, Kepala Staf Korps Marinir Brigadir Jenderal Siswoyo Hari Santoso, dan Komandan Korps Pasukan Khas Marsekal Muda M Harpin Ondeh berkumpul dan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala BIN Marciano Norman, Kepala Staf Kantor Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, dan Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto.
Kepastian Pembatalan Pelantikan
Sementarta itu, Ketua Tim 9 Syafii Maarif mengatakan Presiden Joko Widodo positif tidak akan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri). "Pak Jokowi semalam telepon saya setelah bertemu dengan Megawati Soekarnoputri di Istana Negara. Jokowi bilang pada saya selamat, ya. Tidak ketemu juga pandangannya," kata Syafii kepada CNN Indonesia, Rabu (4/2) pagi.
Syafii menceritakan dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri semalam, sang ketua umum partai berkukuh meminta presiden untuk melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian. Namun, lanjut Syafii, Presiden Joko Widodotetap mengatakan kepada Megawati kalau dia tidak akan melantik Budi Gunawan.
"Lalu saya sms hasil percakapan saya dengan Pak Jokowi ke anggota tim independen. Mereka (tim) bilang 'oh, bagus. Makin cepat makin baik. Makin lama (batalkan pelantikan) makin ruwet," kata Syafii menceritakan reaksi para anggota tim independen bentukan presiden itu. (pit/sip)