Bertemu Mega, Jokowi Bahas Budi Gunawan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui masalah calon Kapolri turut dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan pimpinan partai anggota Koalisi Indonesia Hebat lainnya.

Pertemuan tersebut adalah pertemuan konsultasi rutin untuk memberikan masukan dan informasi terkait program pemerintah. "Ini pertemuan rutin dan bulanan, membahas sedikit soal Pak Budi," kata JK -sapaan akrab Jusuf Kalla- di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (4/2).

Pilihan Redaksi Kandidat Pengganti Budi Gunawan Sudah Tersedia Budi Gunawan Belum Mau Mundur, Istana Siapkan Opsi Lain Andi Sangkal Tudingan Jadi Penyebab Keretakan Jokowi-PDIP Hasto: Ada Dendam Politik Di Balik Penetapan Tersangka Budi

Hingga saat ini, sikap Presiden menurutnya masih tetap yakni menunggu hasil praperadilan yang diajukan Budi Gunawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

JK menampik bahwa pertemuan ini dilangsungkan secara rahasia dan tertutup. Kebetulan saja saat itu kedatangan para pimpinan partai itu tidak terpantau media.

"Denah istana memang banyak pintu masuk dan keluar, bukan berarti ketika media tidak melihat keluar masuknya tamu, maka berarti pertemuan dilangsungkan secara rahasia," kata JK.

Pertemuan kemarin petang dihadiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, dan Ketua PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy.

Meski JK menyatakan Presiden masih menunggu proses sidang praperadilan, namun Ketua Tim 9 Syafii Maarif mengaku telah mendapat informasi dari presiden bahwa Budi Gunawan tak akan dilantik. Pelantikan tidak akan dilakukan meski partai pengusung terus meminta Jokowi untuk segera melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Sementara itu dalam kesempatan berbeda, politikus senior PDIP Pramono Anung mengatakan, aspek penegakan hukum menjadi hal yang dibicarakan antara elite KIH dengan Presiden kemarin. "Pertemuan kemarin itu memastikan penegakkan hukum harus tetap dijalankan," ujar Pramono seusai diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Rabu (3/2).

Kemelut pencalonan Kapolri saat ini menurut Pramono terjadi karena ada benturan aspek hukum dan politik. "Sisi politik sudah selesai. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga politik telah menyelesaikan keputusan itu," ujarnya. Oleh karena itu saatnya sekarang permasalahan hukum diselesaikan.

KIH sendiri menurut Pramono tidak ingin ikut campur dan tidak ingin masuk ke dalam wilayah konflik. Oleh karena itu, dalam pertemuan kemarin dengan para pemimpin parpol KIH, Presiden Jokowi diminta untuk segera mengambil langkah mengingat proses politik sudah selesai. (sur)