Pilkada Serentak Sulit Diterapkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DPR Ade Komarudin menyatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak mungkin diselenggarakan sekaligus secara serentak secara bersamaan. Meski dilaksanakan dalam tahun yang sama, namun penyelenggaraanya harus dibagi-bagi lagi.

Menurut Ade jika dilakukan sekaligus dalam waktu bersamaan, faktor keamanan dan logistik tidak memungkinkan. "Coba tanya kepolisian, kasihan kalau serentak seluruhnya di Indonesia, tidak mungkin juga," kata Ade saat dijumpai seusai diskusi "Quo Vadis UU Pilkada" di Jakarta, Rabu (4/2).

Pilihan Redaksi Perkara Pilkada Sebaiknya Dikembalikan ke MK Enam Saran Partai Gerindra Terkait Revisi UU Pilkada Target NasDem di Pilkada Serentak: 102 Kursi Kepala Daerah KPU Siap Penuhi Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pilkada Jokowi Teken UU Pilkada dan Pemda, DPR Siapkan Revisi

Ade sepakat jika pilkada serentak dimulai pada 2016 mendatang. Persiapannya harus dimatangkan dan dibahas oleh DPR, pemerintah serta KPU sebagai penyelenggara.

Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman juga menilai, pelaksanaan pilkada tidak perlu dipaksakan serentak. Daripada memaksakan serentak, kata Irman, lebih baik pelaksana Pilkada lebih memperhatikan kearifan lokal tiap daerah.

"Untuk daerah yang belum kuat, tidak perlu dipaksakan Pilkada langsung. Misalnya, Papua. Kami berharap dengan demokrasi yang baik, maka kesejahteraan masyarakat juga akan membaik," kata Irman.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga merupakan Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang dalam kesempatan yang sama mengatakan, pelaksanaan Pilkada jangan sampai mengurangi atau menambah masa jabatan kepala daerah.

"Kalau Pilkada tidak bisa dilaksanakan sebelumnya, berarti ada pelaksana tugas (Plt). Jangan sampai Plt ini terlalu lama menjabat karena dia punya keterbatsan. Seorang Plt tidak bisa melakukan hal-hal yang bersifat stategis," kata Teras.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada kesepakatan di Komisi II DPR RI untuk jadwal pelaksanaan pilkada. Sebagian besar Fraksi mendukung pelaksanaan Pilkada serentak diundur hingga 2016 mendatang.

"Hanya Fraksi PPP, Demokrat dan PDIP tetap berpendapat Pilkada serentak sebaiknya dilakukan mulai 2015," kata anggota Komisi II dari PPP Arwani Thomafi hari ini. Sementara fraksi PAN, Golkar, PKB, dan beberapa fraksi lain ingin pelaksanaan pilkada serentak diundur.

Pembahasan lanjutan mengenai nasib dari Pilkada serentak di Indonesia akan dilakukan kembali pada minggu depan oleh DPR. Saat ini pengunduran jadwal pilkada masih sebatas usulan dari komisi. (sur/obs)