Pemprov DKI Dinilai Tak Konsisten dalam Pembangunan Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak memprioritaskan pelaksanaan program dan pembangunan bagi masyarakat, dilihat dari susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.

Kenaikan tunjangan kinerja bagi PNS DKI Jakarta yang diterapkan mulai tahun ini, dipandang sebagai bentuk inkonsistensi Pemprov DKI Jakarta dalam memprioritaskan pembangunan bagi warganya.

Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) menganggap Pemprov DKI Jakarta seharusnya lebih mendahulukan penambahan anggaran untuk program pembangunan

Pilihan Redaksi 13 Catatan DPRD Jakarta untuk APBD Pemerintah Ahok Tetangga Jakarta Terancam Batal Dapat Kucuran Dana Hibah Ahok Terima Rp 1,56 Triliun Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat Menteri Yuddy Sempat Kaget Gaji PNS DKI Bisa Puluhan Juta

dibandingkan mengalokasikan tambahan Tunjangan Kerja Daerah bagi para pegawai daerah di Ibukota.

"Nilai anggaran gaji pegawai Rp 19 Triliun dalam APBD DKI Jakarta 2015 lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan di beberapa sektor. Apa sebenarnya motivasi kenaikan tunjangan tersebut? Terjadi stagnansi dalam pembiayaan program namun unggul dalam kenaikan tunjangan," ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi, di daerah Cikini, Jakarta, Kamis (5/2).

FITRA juga mempertanyakan sumber dana tambahan untuk peningkatan anggaran TKD PNS DKI Jakarta 2015 dalam APBD. Tahun lalu, besaran dana honorarium pegawai Pemda DKI Jakarta diketahui mencapai jumlah Rp 2 Triliun per tahun.

Namun, pada APBD 2015 tercatat ada penambahan dana TKD hingga melebihi angka Rp 10 Triliun dari Pemda DKI Jakarta.

"Darimana asal dana Rp 8 triliun tambahan dana untuk TKD? Ini patut dipertanyakan. Apalagi disaat bersamaan ada 34.000 mata anggaran yang dihapus oleh Pemprov DKI Jakarta dalam APBD 2015," ujar Apung melanjutkan.

Dalam APBD DKI Jakarta 2015 tercatat besaran anggaran untuk 13 program unggulan Pemprov DKI mencapai angka lebih dari Rp 32 Triliun. Dari anggaran tersebut, pengembangan sistem transportasi mendapat alokasi dana paling besar dengan jumlah mencapai Rp 8,62 Triliun. Sementara peningkatan kualitas pendidikan dan antisipasi banjir serta rob mendapat alokasi Rp 5,74 Triliun dan Rp 3,33 Triliun. (meg)