Pakar Komunikasi: Jokowi Perlu Juru Bicara Hadapi Krisis

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo dinilai memerlukan seorang juru bicara untuk menyampaikan kebijakan kepada publik, terutama terkait krisis yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, sikap dan kebijakan Jokowi perlu dirancang sebelum didengar publik.

"Perlu dipikirkan ada semacam kantor kepresidenan atau lembaga komunikasi agar setiap kebijakan dipersiapkan bagaimana cara mengatakannya. Tentunya harus ada juru bicara, tidak efektif kalau Pak Jokowi langsung yang jadi juru bicara," kata Hamdi kepada CNN Indonesia, Ahad (8/2).

Pilihan Redaksi DPR Minta Pernyataan Pemerintah Satu Pintu terkait KPK-Polri DPR Usulkan Jokowi Pilih Jubir Tangani Kisruh Johan Budi: Banyak Pihak Meruncingkan Hubungan KPK-Polri

Menurut Hamdi, pemberitaan mengenai kebijakan Presiden akan simpang siur jika dibiarkan seperti sekarang. Terlebih lagi, para menteri di Kabinet Kerja tak jarang mengomentari situasi krisis yang justru memperkeruh suasana.

"Karena tidak ditangani satu pintu. Mestinya segala sesuatu yang akan disampaikan disaring dulu dan setelah dirancang kemudian disampaikan oleh juru bicara," ujar Hamdi.

Hamdi menyoroti pernyataan kontroversi yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Hal itu tidak perlu terjadi jika Presiden telah memiliki juru bicara.

"Kekuatan Pak Jokowi ada pada dukungan publik. Maka komunikasi politik penting. Jangan sampai bikin blunder karena tidak bisa mengatur pernyataan politik yang bagus," kata Hamdi.

Hal yang sama juga disampaikan pengamat politik LIPI Siti Zuhro. Kepada CNN Indonesia, Siti menuturkan, penting bagi pemerintah mempunyai seorang juru bicara agar informasi yang disampaikan ke masyarakat hanya keluar lewat satu pintu.

"Di negara maju, istana punya juru bicara. Presiden memerlukan juru bicara, karena tidak semua hal bisa disampaikan langsung oleh presiden," ujar Siti, Ahad (8/2).

Terutama dalam keadaan genting yang diakibatkan kisruh KPK dan Polri belakangan ini, lanjut Siti, sangat penting bagi presiden untuk menyampaikan informasi agar tidak simpang siur. "Koordinasi antar lembaga mesti diperbaiki, agar tidak menyampaikan pernyataan sesuai versinya masing-masing," katanya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebelumnya mengusulkan Presiden memilih seorang juru bicara untuk menangani sejumlah permasalahan strategis. Salah satunya menangani soal kemelut KPK dan Polri.

Walau kedua pihak menegaskan tidak ada masalah antar institusi, hubungan KPK dan Polri belakangan ini memanas. Setelah calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, para pimpinan KPK satu per satu tersandung masalah hukum dan harus berhubungan dengan Bareskrim Polri.

Pernyataan Menteri Tedjo menuai banyak kecaman karena menyebut dukungan rakyat untuk KPK tak jelas. Bahkan karena pernyataanya, dia sampai dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan.

Ketua Tim 9 Syafii Maarif juga mengundang reaksi sejumlah pihak ketika Syafii menceritakan komunikasi via telepon antara dirinya dengan Jokowi. Kepada Syafii, Jokowi mengatakan bakal membatalkan pelantikan Budi Gunawan sekalipun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendesak agar Budi dilantik segera. (rdk)