"Uang akan disumbangkan kepada lima keluarga di mana masing-masing akan menerima sebesar Rp 35 juta rupiah," kata Yohana di Kementerian PPA, Jakarta, Senin (9/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengenai insiden penembakan tersebut, Yohana menyayangkan peristiwa nahas itu terjadi pada saat Papua menjadi tempat perayaan Natal nasional. Yohana menduga ada oknum atau pihak tertentu yang tidak ingin perayaan Natal nasional terjadi di Papua.
Yohana juga menyampaikan sumbangan ini telah diberikan kepada Bupati Paniai Paniai Hengky Kayame, dan akan diserahkan langsung dalam waktu dekat.
Insiden penembakan yang terjadi di lapangan Karel Gobai, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, kota Enarotali tersebut mengundang reaksi protes dari berbagai lembaga ham, baik lokal atupun internasional. Komnas HAM, misalnya, mengirimkan tim independen untuk menginvestigasi penembakan di Papua dan kembali dengan laporan mendesak pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menghentikan penyebaran kabar bohong kepada publik.
Salah satu anggota tim yang berangkat ke Papua, Otto Nur Abdullah, mengatakan alasan pihak TNI mengenai adanya dugaan atau indikasi Organisasi Papua Merdeka OPM) adalah bohong belaka. Menurutnya, hal tersebut menjadi skenario yang lazim dijabarkan sebagai dalih TNI.
Otto, berdasarkan hasil investigasi langsung ke Papua, juga menemukan fakta penembakan atas lima remaja dilakukan dari depan dan berjarak dekat oleh pihak TNI.
"Penembakan dari depan dan jarak dekat," kata dia.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Fuad Basya mengakui adanya penembakan dari atas gunung dan dari arah keruman massa. Otto menilai hal tersebut tidak mungkin dilakukan. "Tidak ada, gunungnya jauh. Sekalipun pakai senapan laras panjang, tidak akan bisa," ujar dia.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pemerintah, termasuk Presiden Jokowi masih belum mengeluarkan keputusan apapun terkait insiden penembakan tragis tersebut. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto hanya mengatakan Presiden ingin mencari solusi permanen untuk persoalan di Papua sebelum benar-benar mengeluarkan pernyataan. (utd/agk)