Penembakan Paniai, Komisi Penyelidikan Didesak Dibentuk

Jakarta, CNN Indonesia -- Masyarakat sipil serta pegiat hak asasi manusia yang tergabung dalam gerakan #PapuaItuKita mendesak pemerintah membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM) menyusul tragedi penembakan warga di Painai Timur, Papua Barat.

Desakan tersebut disampaikan di tengah peringatan Hari Raya Natal di Komisi Nasional HAM, Jakarta, Rabu (24/12). Peringatan tersebut turut dihadiri budayawan Franz Magnis-Suseno, sutradara Nia Dinata, aktivis HAM Andreas Harsono, Ketua Komnas HAM Farid Abbas, dan Komisioner Komnas HAM Sylvana Apituley.

Pilihan Redaksi Penembak 4 Warga Paniai yang Tewas Masih Misteri Komnas HAM Kirim Tim Investigasi ke Pania Papua TNI Harus Klarifikasi Siapa Pelaku Penembakan Komnas HAM: TNI Harus Berhenti Sebar Kabar Bohong Soal Paniai

Peserta yang datang menyalakan lilin sebagai lambang belasungkawa kepada empat korban yang tewas, yaitu Simon Degey (18), Apinus Gobay (18), Alfius Youw (17), serta Yulian Yeimo (17).

Ketua inisiator Gerakan #PapuaItuKita Zely Adriane mengatakan KPP HAM bisa lebih akurat dalam melakukan investigasi kasus penembakan di Paniai karena tidak melibatkan TNI dan Polri. "Dibawah KPP HAM, kasus diadili melalui Pengadilan HAM sehingga rasa keadilan akan lebih terpenuhi,” kata Zely.

Zely menginisiasi petisi di change.org bertajuk #PapuaItuKita untuk mendesak pemerintah membentuk KPP HAM. "Saya buat semalam. Saya ingin mengajak semua lapisan masyarakat untuk dapat lebih peduli terhadap masalah yang menimpa saudara kita di Papua," kata dia.

Sementara itu, Romo Magnis mengatakan saat ini yang diperlukan masyarakat Papua bukan kata-kata simpati, melainkan tindakan agar mereka mendapatkan hak dasar mereka. “Hak dasar asasi manusia mereka harus dijamin,” kata Romo Magnis.

Senada dengan Romo Magnis, Nia Dinata menyayangkan tidak adanya aksi solidaritas kaum muda bagi masyarakat Papua. Di Jakarta, ujar Nia, anak muda seringkali berbicara tentang Papua tapi hanya sebatas keindahan tempat wisata saja. Mereka tidak menyinggung persoalan mendasar di Papua yang berkenaan dengan pelanggaran HAM.

"Ketika anak muda di Jakarta bicara tentang Papua, yang mereka ketahui hanyalah menyelam di Raja Ampat," sindir Nia.

Untuk mendesak pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran di Papua, Komnas HAM akan menyurati Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan data Komnas HAM Papua, sepanjang 2014 terjadi beberapa kekerasan di Papua, antara lain insiden di Pasar Youtefa (2/7) di mana lima mahasiswa tewas, peristiwa di Lani Jaya (28/07) di mana terjadi baku tembak antara aparat polisi dengan warga, dan penembakan Videlis Jhon Agapa di Trans Nabire Illaga (18/10).