Gugatan Ganti Rugi Tanpa Hentikan Penyidikan Dinilai Prematur

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengajuan gugatan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik sebelum adanya pemberhentian penyidikan dinilai prematur. Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Junaedi menuturkan, pengajuan gugatan tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) dan apabila ditemukan upaya paksa dalam proses penegakan hukum oleh aparat.

"Diajukan praperadilan (untuk ganti rugi) kalau ada penghentian penyidikan dan penuntutan," ujar Junaedi saat bersaksi dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Pilihan Redaksi Saksi KPK: Kewenangan Penyidik Tak Bisa Digugat Naik Pitam, Hakim Tegur Pengacara Budi Gunawan Satu Bukti, Dua Saksi Ahli, Satu Saksi Fakta Jadi Senjata KPK Sopir Angkutan Stres Gara-Gara Sidang Budi Gunawan

Secara logika, orang yang diberhentikan penyidikannya maka telah dirugikan oleh aparat penegak hukum.

"Upaya paksa itu harus kembali ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mulai dari penangkapan, penyitaaan, dan penahanan," kata Junaedi.

Merujuk Pasal 95 ayat 1 dan 2 KUHAP, gugatan ganti rugi dan pengembalian nama baik dapat diajukan apabila ditemukan upaya paksa oleh aparat penegak hukum dalam penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan, dan penggeledahan.

Sementata itu, mantan jaksa Adnan Paslyadja menuturkan, KPK tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan pentidikan. "Sistemnya beda dengan di kepolisian," ujarnya. Korps Bhayangkara tersebut berhak mengeluarkan SP3. (rdk)