IPW: Tak Ada Alasan Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Police Watch menilai tak ada lagi alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinilai Ketua Presidium IPW Neta S Pane adalah kekuatan hukum bagi Budi yang menunjukan bahwa dirinya tidak bersalah.

"Sementara secara konstitusi DPR sudah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/2).

Pilihan Redaksi Kuasa Hukum Budi Gunawan: KPK Harus Segera Eksekusi Putusan! Kuasa Hukum KPK Temui Pimpinan Siapkan Langkah Selanjutnya Pengacara Budi: Putusan Ini Pembelajaran Untuk KPK

Neta menilai, hasil praperadilan ini membuat jajaran di Polri makin solid. Namun masih ada sebagian keci jajaran Polri yang bermanuver untuk mencari peluang menggantikan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

IPW berharap Budi Gunawan setelah dilantik menjadi Kapolri harus segera melakukan konsolidasi dan menata institusi Polri yg sempat carut marut pasca
konflik perebutan posisi calon Kapolri.

"Budi Gunawan juga diharapkan segera menerapkan revolusi mental di tubuh kepolisian," kata Neta. Selain itu, Polri menurutnya harus segera memroses dugaan kasus pidana yg melibatkan Bambang Widjojanto, Abraham Samad dan dua komisioner KPK lainnya untuk membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di
negeri ini.

Hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang mengadili permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini memutuskan memenangkan gugatan praperadilan Budi Gunawan.

Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang terakhir dengan agenda pembacaan putusan perkara gugatan praperadilan Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh KPK.

Dalam pembacaan pertimbangan hukumnya, Sarpin di antaranya menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum. "Surat perintah penyidikan (Sprindik) oleh KPK tidak sah," kata Sarpin yang membacakan pertimbangan putusan di PN Jakarta Selatan. Hakim juga menyatakan menolak seluruh eksepsi termohon yaitu KPK. (sur/sip)