KPK Siapkan Upaya Hukum setelah Kasasi Praperadilan Ditolak

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendengar informasi bahwa kasasi yang diajukan Biro Hukum KPK atas putusan praperadilan ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pimpinan Sementara KPK Johan Budi Sapto Pribowo menyebut pimpinan akan membahas upaya hukum setelah penolakan kasasi.

"Akan dibicarakan dengan seluruh pimpinan. Kami belum memutuskan langkah selanjutnya yang akan diambil terkait penolakan kasasi," kata Johan Budi ketika dihubungi, Senin (23/2).

Pilihan Redaksi MA Dituntut Harus Berani Menerobos Undang-Undang Tak Pakai Interpretasi Gramatikal, Sarpin Lampaui Kewenangan Mahkamah Agung Diminta Tindak Tegas Hakim Sarpin PN Jaksel Kaji Berkas Kasasi KPK soal Budi Gunawan

Johan menjelaskan, KPK akan membahas setiap opsi yang mungkin ditempuh dalam upaya melanjutkan penyidikan terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Saat ini, Budi Gunawan masih berstatus sebagai tersangka di KPK dan kasusnya tetap disidik.

"Tunggu hasil rapat dengan seluruh pimpinan dan Biro Hukum KPK, baru kami akan memutuskan," ujar Johan.

Secara lisan, Biro Hukum KPK telah mendengar pernyataan bahwa kasasi yang diajukan KPK ditolak. Langkah kasasi ditempu setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa penetapan Budi sebagai tersangka tidak sah.

Tak hanya itu, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan KPK untuk tersangka Budi juga dinilai tidak sah dalam sidang putusan, Senin lalu (16/2). Putusan yang dibuat hakim tunggal Sarpin Rizaldi menuai kontroversi karena dua hal utama.

Pertama, penetapan tersangka tidak masuk dalam materi praperadilan karena tak diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Kedua, putusan hakim Sarpin yang menyebut Budi Gunawan tidak dapat disidik KPK karena bukan penegak hukum dan bukan eselon 1. Sejumlah pengamat hukum menilai putusan Sarpin menyesatkan.

Berkas kasasi yang diajukan KPK telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat lalu (20/2).

Merujuk Pasal 245 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Kemudian, permintaan ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.

Sementara dalam pidatonya pada Rabu lalu (18/2), Presiden Joko Widodo tidak menyinggung preseden buruk yang terjadi dalam putusan sidang praperadilan Budi Gunawan tersebut. Sejumlah poin yang disampaikan Jokowi tidak secara tegas menyikapi upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap KPK. (rdk/rdk)