Ahok Tuding DPRD DKI Potong Anggaran hingga 15 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding anggota DPRD sengaja memotong anggaran yang sudah disusun bersama dan membuat pos pengeluaran fiktif. Hal inilah yang menurutnya menjadi alasan perbedaan pandangan terkait APBD 2015 antara eksekutif dan legislatif yang berujung pada digulirkannya hak angket.

Menurut Ahok, pemotongan yang dilakukan 10 sampai 15 persen dari anggaran yang sudah disusun. "Mereka lalu mereka masukkan yang versinya dia, itu sampai Rp 12,1 triliun," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/2).

Pilihan Redaksi DPRD Tegaskan Tak Ada Upaya Pemakzulan Ahok Penjelasan Polemik E-Budgeting versi Sekda DKI Jakarta Ahok Ancam Penjarakan Warga yang Jual Unit Rusun Mayoritas Anggota DPRD Setuju Hak Angket, Ahok Tak Takut

Dari pemotongan anggaran tersebut DPRD menurutnya lantas membuat pos pengeluaran baru. Salah satunya adalah pos pengeluaran pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) di tingkat kelurahan yang mencapai Rp 4,2 miliar.

Padahal lurah saja menurut Ahok tidak tahu menahu soal pos pengeluaran itu. Pengeluaran ini dinilainya tak masuk akal. Apalagi dilihat dari besar anggaran yang harus dikeluarkan.

"Di seluruh Kota Jakarta Barat tiap lurah, camat diberikan UPS Rp 4,2 miliar. Masuk akal tidak itu? Itu kan gila, bisa bikin satu gedung lurah," ucap Ahok dengan nada kesal.

UPS sendiri merupakan sebuah perangkat komputer seperti genset, yang berfungsi sebagai baterai cadangan saat aliran listrik terputus.

Karena alasan inilah, papar Ahok, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem e-budgeting di tahun anggaran 2015. Ia berkeyakinan dengan mekanisme e-budgeting maka tidak sembarangan orang bisa mengutak-atik anggaran.

Lebih jauh, dengan modus pemotongan anggaran dan memunculkan pengeluaran baru seperti ini maka wajar bila Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya anggaran fiktif di APBD DKI tahun 2013 dan 2014.

Sementara itu menanggapi kemungkinan tertundanya banyak program pembangunan akibat pencairan APBD 2015 yang molor, Ahok tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dirinya memilih menunggu persetujuan dari pihak Kementerian Dalam Negeri saja karena saat ini draft APBD 2015 telah diserahkan Pemprov DKI kepada Kemendagri.

"Sekarang kita bicara jujur, selama ini baik-baik dengan mereka (DPRD) semua anggaran jalan enggak sih? Orang DKI kaya-kaya kok. Enggak nuntut banyak. Yang penting hidup, ngurus izin beres, sampah beres," kata Ahok. (sur)