Ahok Bakal Adukan Permainan Anggaran DPRD Jakarta ke Mendagri

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dirinya tengah mengatur waktu untuk bertemu secara khusus dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo guna membahas polemik APBD DKI 2015.

"Saya mau menjelaskan pada Mendagri, ini lho alasan mereka (DPRD) tak mau tanda tangan, ini juga alasan saya tak mau input ke e-budgeting karena dia (DPRD) ada titipan Rp 12,1 triliun," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (25/2).

Pilihan Redaksi Pemprov DKI Klaim E-Budgeting Hemat Anggaran Sampai Rp 4 T DPRD DKI Sepakat Ajukan Hak Angket, Ahok Cuek Ahok: Ada Dana Fiktif Rp 12,1 Triliun dalam APBD versi DPRD Ahok Siap Bawa Kisruh APBD Jakarta ke Ranah Hukum

Ahok menjelaskan, dulu sebelum sistem e-budgeting diterapkan, anggota DPRD selalu menitipkan anggaran kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk dimasukkan dalam APBD. Modus inilah yang membuat banyak pos anggaran fiktif yang ditemukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada APBD DKI tahun 2013 dan 2014.

"Mereka (DPRD) bebas tanpa dosa karena seolah-olah yang menyusun anggaran adalah SKPD," tutur Ahok.

Pemprov DKI sendiri awal pekan lalu telah menyerahkan susunan APBD 2015 versi e-budgeting kepada Kemendagri untuk disetujui. Sebelumnya pada awal Februari lalu, Kemendagri sempat mengembalikan susunan APBD kepada Pemprov untuk diperbaiki karena dinilai belum lengkap.

Perbaikan tersebut antara lain soal nomor rekening, kelengkapan lampiran, dan rincian Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

DPRD sendiri saat ini tengah berupaya menggulirkan hak hangket soal APBD DKI Jakarta ini. Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi mengklaim sudah mengantongi persetujuan 90 persen anggota dewan untuk menggulirkan hak angket. 

Hak untuk menyelidiki kebijakan Ahok ini terkait pengiriman susunan APBD DKI Jakarta dalam format e-budgeting ke Kementerian Dalam Negeri. Prasetyo pun mengkritik perilaku Ahok yang ia nilai sering seenaknya saja. Menurutnya, sebagai gubernur harus ada etika yang dijaga termasuk dalam persoalan penganggaran.

"Setiap bertindak gubernur harus ada etikanya, dia (Ahok) itu bukan birokrat, dia itu di sini kan tugas politik. Hormati DPRD yang punya hak penganggaran," kata Prasetyo kemarin. (sur/sip)